Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membahas tukar guling.
AHY menjelaskan, istilah tukar guling yakni dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto akan diganti dengan jatah Partai Demokrat masuk kabinet pemerintahan Jokowi.
Advertisement
"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," kata AHY, dalam Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat, di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Jumat (13/10/2023).
Dia mengungkapkan, pertemuan SBY dan Presiden Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yang mana, parpol tersebut merupakan parpol yang tergabung dalam kabinet.
"Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus," ungkap dia.
"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one on one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” sambung AHY.
Hak Prerogatif Presiden
Lebih lanjut, AHY mengatakan, bahwa terkait perombakan kabinet atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” imbuh AHY.
Sebagai informasi, SBY dan Presiden Jokowi melakukan pertemuan di Istana Bogor, pasa 3 Oktober 2023. Pertemuan keduanya pun dikaitkan dengan isu tawaran kepasa Partai Demokrat untuk bergabung dengan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Terlebih, Menteri Pertahanan saat mengalami kekosongan usai Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi.
Advertisement
Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Mentan, Jokowi Segera Reshuffle Kabinet
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, usai Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari Menteri Pertanian (Mentan).
Namun, dia tak menyebut kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Ya (reshuffle) konsekuensinya. Gitu ya," kata Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Dia menyampaikan akan menunggu arahan Presiden Jokowi usai menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo. Jika disetujui, maka akan diterbitkan keputusan presiden (keppres) pemberhatian Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Mentan.
"Sebagai tindaklanjut (surat pengunduran diri) ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden kemungkinannya adalah tentu karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan keppres pemberhentian," jelasnya.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Mencari Sosok Mentan
Pratikno menuturkan Jokowi akan segera mencari sosok yang akan mengisi posisi Mentan. Dia menekankan hal tersebut merupakan keputusan dan hak prerogatif Jokowi.
"Tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian," ujar Pratikno.
Terkait isu kursi Mentan akan diisi oleh PDI Perjuangan (PDIP), Pratikno tak menjawab lugas. Pratikno menjelaskan bahwa dirinya menunggu arahan Jokowi terkait tindaklanjut surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo.
"Kita kan ini kan surat aja baru kita terima tentu saja saya akan melaporkan dulu ke Pak Presiden nanti tindaklanjutnya kami kabarkan segera," pungkas dia.
Advertisement
