Liputan6.com, Purwakarta - Program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, cenderung menurun dalam kurun beberapa tahun ini. Alhasil, secara kualitas kemantapan jalan di wilayahnya pun mengalami penurunan sekitar 4 persen dari sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia pun tak menampik hal itu. Dia mengakui, saat ini kemantapan jalan di wilayahnya mengalami penurunan dari yang tadinya di angka 87 persen dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 728,94 kilometer itu menjadi 84 persen.
"Penurunan kemantapan ini, terjadi sejak pandemi Covid-19 atau dari mulai 2020-2021 kemarin. Karena, saat itu anggaran untuk peningkatan infrastruktur harus direalokasi atau dikurangi. Sehingga, kegiatan pemeliharaan jalan jadi terkendala," ujar Ryan kepada Liputan6.com, Jumat (13/10/2023) sore.
Baca Juga
Advertisement
Ryan menjelaskan, sejak 2022 kemarin pihaknya telah memaksimalkan anggaran yang ada untuk program pembangunan infrastruktur ini. Minimalnya, menurut dia, bisa mengejar atau mengganti penurunan kemantapan jalan yang 4 persen tersebut.
"Tahun ini, kemantapan jalan sudah di angka 85 persen. Kami upayakan, di 2024 nanti kemantapan jalan ini bisa meningkat di angka 90 persen atau minimalnya kembali di angka 87 persen," jelas dia.
Menurut dia, Pemkab Purwakarta masih membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang layak. Namun di sisi lain, kemampuan APBD Purwakarta masih belum bisa menutupi semua kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur.
"Kalau berbicara kebutuhan anggaran, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur itu butuh sekitar Rp500 miliar," kata dia.
Simak Video Pilihan Ini:
Maksimalkan APBD 2024 Untuk Penanganan Infrastruktur
Sementara itu, belum lama ini jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta menggelar audiensi dengan Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa aspirasi yang disampaikan mereka. Di antaranya, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan anggaran 2024 untuk program pembangunan infrastrukur.
"Kedatangan kami, membawa aspirasi masyarakat. Ini clear ya tanpa embel-embel politis. Ini semata-mata ingin menyampaikan kepada pak Pj Bupati bahwa saat ini juga sedang berlangsung pembahasan KUA-PPAS APBD 2024. Yang pertama kami mendorong di APBD 2024 lebih banyak anggaran yang diberikan untuk kepentingan masyarakat," ujar Ketua DPC Gerindra Purwakarta, Sri Puji Utami.
Puji menjelaskan, berdasarkan data yang didapat dari pemerintah daerah, kemantapan jalan di Purwakarta pada akhir masa jabatan bupati sebelumnya yakni Dedi Mulyadi itu sebesar 87 persen. Namun, saat ini tersisa 85 persen setelah masa jabatan Anne Ratna Mustika berakhir.
Artinya, kata dia, terjadinya penurunan kemantapan jalan yang salah satunya disebabkan terjadi pandemi Covid-19 selama 2 tahun. Sehingga, terjadi pengurangan belanja infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Untuk itu, ia berharap Pemkab Purwakarta bisa memanfaatkan APBD Tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur. Karena, dia berpendapat, saat ini waktunya APBD difokuskan ke pembangunan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Puji pun meminta Pemkab Purwakarta bisa lebih meningkatkan kapasitas pegawai, karena ini menjadi satu modal untuk membangun sebuah daerah. Selain itu, juga menyampaikan apresiasi terkait kesepakatan tentang netralitas ASN Pemkab Purwakarta jelang Pemilu 2024.
Advertisement
