Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berencana untuk melakukan lelang frekuensi 700 MHz. Sebelumnya, frekuensi ini dipakai untuk TV analog.
Setelah dilakukan ASO (Analog Switch Off), ada deviden pita frekuensi selebar 90 MHz yang siap dilelang untuk operator seluler. Nantinya, frekuensi ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar layanan seluler, terutama 5G.
Advertisement
Terkait rancana tersebut, Telkomsel menyatakan selalu mendukung program pemerintah dalam percepatan serta pemerataan transformasi digital nasional. Karenanya, saat ini operator pelat merah itu masih terus melakukan pengkajian mendalam dan terukur.
"Saat ini, Telkomsel masih terus melakukan pengkajian mendalam dan terukur serta menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait proses seleksi, untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz tersebut dalam mendukung penggelaran jaringan broadband di Indonesia," tutur Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (15/10/2023).
Di samping itu, Saki juga menuturkan, pihaknya berharap rangkaian proses penghentian siaran analog atau ASO selesai secara tuntas dan menyeluruh, terutama pada spektrum frekuensi yang akan dilelang. Jadi, terhindar dari potensi interferensi yang bisa merugikan seluruh pihak.
Saki juga menyoroti soal biaya frekuensi yang sudah tinggi saat ini. Untuk itu, ia berharap biaya frekuensi yang sudah tinggi sekarang bisa menjadi salah satu pertimbangan penetapan kebijakan biaya PNBP terkait alokasi frekuensi saat ini dan yang akan dialokasikan ke depannya.
"Telkomsel berharap pemerintah dapat menjadikan kondisi biaya frekuensi yang saat ini sudah tinggi tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk penetapan kebijakan biaya PNBP terkait alokasi frekuensi saat ini maupun yang akan dialolasikan ke depannya agar kesehatan industri tetap terjaga," tuturnya menutup pernyataan.
Dorong Pemanfaatan 5G Usai ASO Tuntas, Menkominfo Terbuka Terima Masukan Soal Insentif ke Operator
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal mendorong pemanfaatan jaringan 5G lebih signifikan. Diungkapkan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kominfo sudah mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perluasan jaringan 5G di beberapa lokasi di Indonesia.
Apalagi, Kominfo telah menyelesaikan migrasi TV Analog ke digital alias Analog Switch Off (ASO). Dengan begitu, tersedia spektrum frekuensi 700 MHz atau frekuensi pita rendah yang dahulu dipakai untuk siaran TV analog.
"Saat ini kami telah menyelesaikan program Analog Switch Off (ASO) sehingga spektrum frekuensi 700 MHz untuk 5G sudah bersih dan bisa dilelang," kata Budi Arie Setiadi, dalam keterangan Kominfo, dikutip Jumat (22/9/2023).
Selain spektrum frekuensi 700 MHz, Kominfo juga menyiapkan spektrum frekuensi 26 GHz sebagai mid band yang tergolong sebagai millimeter wave spectrum.
Dengan adanya spektrum frekuensi baru yang dibebaskan, Budi Arie menyebut, pemerintah terus mempercepat implementasi jaringan 5G. Misalnya melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital dari hulu hingga hulu.
"Kominfo berupaya agar spektrum frekuensi ini dapat dilelang atau dialokasikan kepada para operator seluler dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis," ia menuturkan.
Budi Arie mengungkap, sudah ada 49 kota di Indonesia yang didukung layanan 5G. Pengembangan jaringan 5G terus dilakukan, di mana lima destinasi wisata super prioritas dan event internasional juga dikover jaringan 5G. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati internet lebih cepat.
Advertisement
5G Bakal Tingkatkan Rata-Rata Kecepatan Internet di Indonesia
Mengutip data OpenSignal tahun 2023, kecepatan download internet di Indonesia rata-rata hanya berkisar 15 hingga 22 Mbps.
Oleh karenanya, Budi menyebut, adanya teknologi 5G, bisa membuat pengguna dapat merasakan kecepatan yang meningkat 3 sampai 4 kali dibandingkan kecepatan 4G saat ini dengan latensi rendah.
Lebih dari itu, keberadaan jaringan 5G juga dapat dipakai untuk mobile broadband, Ultra Reliable & Low Latency dan Massive Machine-Type Communication.
Mengutip hasil riset ITB, Qualcomm, dan XL (2020), Menkominfo menyatakan teknologi 5G diproyeksikan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2030 senilai Rp 2.802 Triliun.
Namun demikian, Budi Arie mengakui ada tantangan tersendiri bagi Kominfo dalam mempersiapkan regulasi. Antara lain adalah izin spektrum, biaya, dan standar teknis yang mendukung ketersediaan 5G di Indonesia.
Terbuka Diskusi dengan Operator
Budi Arie menyadari, penggelaran jaringan 5G oleh operator seluler membutuhkan investasi besar.
Pihaknya pun terbuka untuk menerima masukan mengenai insentif yang bisa diberikan ke operator telko untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan.
"Kami terbuka untuk menerima masukan tentang insentif yang dapat diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan," ia mengungkapkan.
Saat ini, kata Budi Arie, ada website 5gnow.id yang menampilkan beragam use case teknologi 5G di Indonesia seperti, smart manufacture, dan smart cities.
"Diharapkan mendorong pengembangan teknologi digital 5G di Indonesia," ujarnya.
(Dam/Isk)
Baca Juga
Advertisement
