Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini angka pengangguran bisa turun ditengah beragamnya jenis pekerjaan baru. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan serapan kerja untuk menekan angka pengangguran tersebut?
Menaker Ida menjelaskan, titik utama agar tenaga kerja bisa terserap adalah dengan penguatan kompetensinya. Hal ini perlu didukung oleh lembaga pelatihan kerja (LPK), baik yang disediakan pemerintah maupun swasta.
Advertisement
LPK Swasta, Balai Latihan Kerja (BLK) pemeritah, hingga BLK Komunitas dinilai perlu meningkatkan kompetensinya untuk melatih calon tenaga kerja. Dengan begitu, angka pengangguran bisa berangsur turun.
"Tentu, itu salah satunya. Kalau menurut McKinsey kan banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah jenis pekerjaan baru yang muncul itu harus disiapkan kompetensinya," kata dia di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10/2023).
Pelatihan Vokasi
Dia mencatay, hingga tahun 2023, Kemnaker memiliki modalitas kelembagaan pelatihan vokasi yang terdiri dari 292 BLK Pemerintah, 2.908 LPK Swasta, 3.757 BLK Komunitas, 79 BLK LN.
Jika dihitung, secara kumulatif lembaga pelatihan kerja itu bisa punya kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5.778.881 orang/tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8.873.200 orang/tahun.
Dia ingin ada kerja sama antara LPK pemerintah maupun LPK swasta guna mendorong penguatan tenaga kerja tadi.
"Maka, baik pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis, kebutuhan akan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi baru. Itu melakukan lembaga pelatihannya pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta," beber Ida Fauziyah.
Terjadi Ketidaksesuaian
Lebih lanjut, Menaker Ida mengamini adanya ketidaksesuaian antara kemampuan (skill) tenaga kerja dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Pasalnya, kebutuhan tenaga kerja saat ini makin dinamis dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru.
"Diantara yang dilakukan, kita kan punya revitalisasi pendidikan dna pelatihan vokasi, itu yang menjawab itu, bagaimana output dari pendidikan maupun pelatihan vokasi itu siap masuk di pasar kerja," kata dia.
"Jadi selama ini kan terjadi mismatch ya. Output dari pendidikan ataupun pelatihan itu tidak bisa menjawab kebutuhan pasar kerja. Nah dengan revitalisasi ini kita harapkan output dari pendidikan maupun pelatihan vokasi itu bisa menjawab kebutuhan kerja itu," pungkas Ida Fauziyah.
Makin Banyak Usia Produktif
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengamini saat ini makin banyak model-model pekerjaan baru. Maka, dia menekankan perlu adanya suplai tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja tadi.
Ida menuturkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat lembaga pelatihan atau vokasi. Sehingga bisa memperkuat pelatihan tenaga kerja sesuai dinamika kebutuhan pasar kerja.
"Jumlah penduduk usia produktifnya melimpah maka agar bisa masuk di pasar kerja perlu disiapkan kompetensinya. Pendidikan maupun pelatihan vokasi harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis," urainya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10/2023).
"Banyak jenis pekerjaan baru yang muncul yang membutuhkan kompetensinya," imbuh Ida.
Advertisement
Manfaatkan Bonus Demografi
Dia menyebut, pemerkntah sudah memiliki landasan aturan berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Aturan ini bakal jadi landasan untuk memanfaatkan bonus demografi yang terjadi di Indonesia.
Di sisi lain, Menaker Ida menyambut baik hadirnya rembuk nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
"Nah dengan adannya forum rembuk nasional LPKS ini Kemnaker berkomitmen dalam melakukan pembinaan pelatihan kerja swasta dgn adanya forum ini," tegasnya.
