Truk Es Krim di Gaza Jadi Tempat Penyimpanan Mayat, RS Sudah Penuh

Komisaris Uni Eropa (UE), Thierry Breton, telah mengirim surat peringatan ke sejumlah platform online untuk mengatasi disinformasi mengenai perang Israel-Hamas.

Terkini, Breton telah menulis surat yang ditujukan kepada CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, mengingatkannya akan kewajiban perusahaan mengenai moderasi konten berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital UE. 

Secara khusus, Breton meminta Alphabet untuk 'sangat waspada' terkait konten perang Israel-Hamas yang diposting di YouTube.

"Komisi Eropa melihat lonjakan konten ilegal dan disinformasi yang disebarluaskan melalui platform tertentu," katanya, seraya mengatakan kepada Pichai bahwa Alphabet mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten kekerasan yang menggambarkan penyanderaan dan lainnya.

Breton juga memperingatkan Pichai, jika Alphabet (induk Google) menerima pemberitahuan tentang konten ilegal dari UE, Alphabet harus meresponsnya tepat waktu.

Terakhir, ia mengingatkan sang CEO bahwa perusahaan harus memiliki langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi konten disinformasi. Demikian sebagaimana dikutip dari Engadget, Minggu (15/10/2023).

Layanan berbagi video juga harus mampu membedakan sumber berita yang dapat dipercaya dari propaganda teroris dan konten yang dimanipulasi, seperti video clickbait.

Juru bicara YouTube, Ivy Choi, mengatakan kepada The Verge bahwa layanan tersebut telah menghapus puluhan ribu video berbahaya dan menghentikan ratusan saluran, menyusul konflik yang kini sedang berlangsung di Israel dan Gaza.

Sistem platform tersebut, tambahnya, terus menghubungkan orang-orang dengan berita dan informasi berkualitas tinggi.

"Tim YouTube bekerja sepanjang waktu untuk memantau rekaman berbahaya dan tetap waspada untuk mengambil tindakan cepat jika diperlukan pada semua jenis konten, termasuk video Shorts dan live streaming," klaim Ivy Choi.

Sebelumnya, Breton mengirimkan surat "mendesak" kepada Elon Musk tentang penyebaran disinformasi di platform X terkait perang Israel-Hamas.

Dia menyerukan penyebaran gambar dan fakta palsu yang dimanipulasi beredar di platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter di wilayah UE, seperti gambar lama konflik bersenjata yang tidak terkait atau rekaman militer yang sebenarnya berasal dari video game.

CEO X Linda Yaccarino menerbitkan tanggapan perusahaan sehari kemudian, mengklaim telah menghapus atau memberi label "puluhan ribu konten" dan telah menghapus ratusan akun yang berafiliasi dengan Hamas dari platform tersebut.

Meski begitu, Uni Eropa masih terus melakukan penyelidikan terhadap X atas kurangnya moderasi konten ilegal dan disinformasi terkait perang.

Komisioner UE juga mengirimkan surat tegas kepada Meta, menyuarakan keprihatinan serupa tentang misinformasi di platform-nya.

Meta merespons dengan mengatakan bahwa tim ahli dari seluruh perusahaan telah bekerja sepanjang waktu untuk memantau platform-nya sekaligus melindungi masyarakat dalam menggunakan aplikasi.

Breton juga mengirimkan surat kepada TikTok tentang disinformasi yang menyebar di platform-nya terkait perang Israel-Hamas, dan memberi waktu 24 jam kepada perusahaan tersebut untuk menjelaskan cara mereka mematuhi aturan UE.

Selain meminta YouTube untuk terus mencermati disinformasi Israel-Hamas, Breton juga menyinggung isu disinformasi terkait pemilu dalam suratnya.

Dia meminta layanan tersebut untuk memberi tahu timnya tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi deepfake, mengingat akan ada pemilu di Polandia, Belanda, Lituania, Belgia, Kroasia, Rumania dan Austria, serta pemilu Parlemen Eropa.

Wakil Presiden periode 2004–2009 dan periode 2014–2019 Muhammad Jusuf Kalla berharap, negara-negara besar seperti Amerika, negara-negara Arab, dan juga Eropa untuk dapat mengambil bagian dalam menghentikan perang antara Hamas dan Israel.

"Perang ini tentu perang lama, sebenarnya konflik lama 75 tahun sudah konflik ini, malah mungkin berabad-abad. Jadi, agar negara-negara yang besar seperti Amerika, negara-negara Arab, Eropa itu dapat menjaga sehingga terjadi penghentian perang itu sendiri. Itu harapan kami," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (14/10/2023). 

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat untuk menemukan cara terbaik agar bisa mengirimkan bantuan ke Palestina.

"Ya, tidak mudah kirim bantuan karena diblokade. Kami sudah rapat bagaimana caranya mengirimkan bantuan ke situ, dan ini tidak mudah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan bahwa pengakhiran siklus kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pencegahan bencana kemanusiaan yang lebih parah di Palestina adalah prioritas yang mendesak.

Hal ini disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Menlu Uni Emirat Arab Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Menlu Mesir Sameh Shoukry dan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki.

"Saya berbicara dengan Menlu Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Palestina mengenai situasi yang mengkhawatirkan di Gaza," cuit Retno Marsudi pada platform X, Sabtu.