Wujudkan Pembangunan 'Rumah Singgah' untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh via Donasi Publik

Liputan6.com, Aceh - Gambar yang menampilkan seseorang dalam posisi duduk bersimpuh tengah mengampu sebuah timbangan seakan menjadi satu-satunya yang tersisa dari plang tersebut. Rambatan semak belukar telah menutupi hampir seluruh papan nama lembaga bantuan hukum itu tanpa ampun.

Di belakang plang, terdapat struktur bangunan yang terkesan terbengkalai. Bangunan sepanjang 23 meter itu terlihat kontras dengan sebuah gedung silindris raksasa milik pemerintah yang menyembul pongah di tengah permukiman penduduk.

Tiang-tiang beton penyangga berdiri tanpa dinding, ujung rangka besi tajam menajuk ke langit, juga tembok-tembok yang telanjang, tak diberi plesteran semen sama sekali. Hanya steger lapuk yang ditinggalkan di sudut yang mempertegas bahwa pengerjaan bangunan tersebut sudah lama terhenti.

Semua berawal pada November 2021, ketika LBH Banda Aceh menginisiasi sebuah proyek bertema 'tulak bala'. Digelar maraton selama enam belas hari, rupanya kegiatan itu menjadi bagian dari kampanye internasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) yang dimulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember.

Serambi Makkah sendiri menjadi provinsi dengan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang signifikan. Ekspose dinas terkait menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di provinsi itu terbilang tinggi.

Pada tahun ketika proyek 16HAKtP itu dicetuskan oleh LBH Banda Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berada pada angka 924 kasus. Ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu 2020, di mana jumlah kasus saat itu bertengger pada angka 905 kasus.

Jumlah yang muncul pada tahun berikutnya, yakni 2022, secara mengejutkan menanjak hingga 1.029 kasus. Selanjutnya, melewati medio 2023 angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai 575 kasus.

Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut sama sekali tidak merepresentasikan jumlah yang sesungguhnya karena adanya fenomena gunung es. Urgensi inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa LBH Banda Aceh menilai penanganan kasus kekerasan seksual di provinsi tersebut perlu didukung dari banyak segi.

Keinginan untuk mendirikan sebuah rumah singgah Aceh kemudian muncul sebagai wacana untuk mendukung upaya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Aceh dengan mendirikan bangunan alternatif yang bisa ditempati oleh korban kapan saja. Keberadaan rumah singgah besutan LBH Banda Aceh niatnya dapat menjadi pelayanan yang bisa diakses tanpa melewati proses birokrasi yang bisa saja berbelit-belit dan ayal. 

"Proses penanganan yang harus dijalani kerap mengharuskan korban bolak-balik pergi dan tinggal sementara di Banda Aceh. Ketiadaan tempat tinggal korban selama di Banda Aceh jadi salah satu kendala yang terus dihadapi hingga berujung pada terhambatnya penyelesaian kasus sekaligus bertambahnya beban korban, terutama secara finansial," Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, menjelaskan alasan di balik wacana pembangunan rumah singgah kepada Liputan6.com, Rabu malam (18/10/2023).