Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mewanti-wanti para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Dia meminta pas petarung di kontestasi politik tak menyinggung isu upah minimum atau UMP 2024.
Dia meminta untuk isu upah minimum ini tisak dipolitisasi. Sarman menyebut, kalangan dunia usaha menolak hal tersebut.
Advertisement
"Jangan masalah UMP ini dibawa-bawa ke ranah-ranah politik atau sampai itu menjadi salah satu janji-janji politik yang disampaikan dalam rangka untuk menarik suara," tegasnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/10/2023).
Dia mengatakan, masalah UMP ini adalah tanggung jawab dunia usaha bersama dengan pihak terkait. Hal ini mengingat pengusaha merupakan salah satu faktor penting sebagai pemberi upah.
Dia meminta setiap pasangan Capres-Cawapres untuk menghindari untuk membawa-bawa isu terkait upah ini.
"Jangan, jangan, menurut hemat saya ini jangan sampai terjadi seperti yang dulu gituloh. Karena masalah upah ini adalah merupakan tanggung jawab dunia usaha dan dunia usaha lah yang mengetahui kemampuannya. Jadi para capres-cawaprws ini supaya menghindari isu-isu daripada upah ini," urainya.
Usul Pengusaha
Dia meminta, pasangan capres-cawapres untuk berfokus pada posisi untuk menyusun strategi meningkatkan daya tawar dari pekerja. Jika demikian, besaran upah pun akan mengikuti dengan sendirinya.
"Tapi bagaimana ktia jadikan tenaga kerja kita ini kedepan menjadi tenaga kerja yang memiliki skill, produktivitas, keahlian sehingha mereka kedepan juga tidak lagi tergantung dengan UMP," kata Sarman.
"Tapi mereka mampu mendapat penghasilan atau katakanlah gaji sesuai denga kemampuan sesuai dengan skill dan sesuai dengan keahlian yang dia miliki," sambung pengusaha itu.
UMP 2024 Naik
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sinyal kenaikan upah minimun provinsi (UMP) pada tahun 2024 mendatang. Kabar kenaikan UMP 2024 ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat ditemui di Gedung Vokasi, Jakarta.
"Tentunya (ada kenaikan UMP tahun depan). Mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar saat ditemui di Gedung Vokasi, Jakarta, ditulis, Senin (16/10/2023).
Meski begitu Anwar enggan membeberkan besaran kenaikan UMP yang diusulkan Pemerintah. Dia hanya bilang, saat ini proses penyusunan kenaikan UMP masih berlangsung.
"Besarannya ada-lah. Masih kita hitung, terutama yang penting kita harus segera menyelesaikan aturannya," kata Anwar.
Advertisement
Usulan Buruh
Sebelumnya, buruh yang meminta kenaikan UMP tahun 2024 menjadi 15 persen. Menurut Anwar buruh memang kerap meminta kenaikan yang lebih tinggi.
"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus," kata Anwar.
Namun hal tersebut tak lantas diamini pemerintah karena berbagai indikator.
"Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," kata dia mengakhiri.
