Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah jika proyek Rempang Eco City yang dibangun Xinyi Grup di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sebagai proyek strategis nasional (PSN) titipan.
Pernyataan ini merespon tudingan yang dilayangkan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berujung pada konflik agraria akibat persoalan transparansi dan titipan proyek.
Advertisement
"Terkait dengan Xinyi (Pulau Rempang) ini ada orang bilang PSN dadakan, dari mana ada PSN titipan, darimana PSN (titipan) itu," kata Bahlil kepada awak media di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023).
Bahlil menjelaskan, terdapat dua sumber untuk menetapkan PSN. Yakni, murni berasal dari pemerintah dan masukan kalangan dari dunia usaha. "Yang dibuat swasta murni bisa muncul dan diajukan apabila diyakini untuk bisa berjalan dan sudah ada investor," jelasnya.
Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha. Di mana terdapat investor besar yakni Xinyi Grup yang bersedia menggarap proyek yang menuai polemik tersebut.
"Itulah terjadi PSN yang ada di Rempang," ujarnya.
Oleh karena itu, Bahlil meminta kerja sama awak media untuk memberikan pemberitaan yang positif guna menjaga iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif. Sehingga, memberikan kepastian bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Rempang itu sekarang Xinyi, tapi kalau berita terus gini bisala larilah, jangan kan Xinyi, saya aja bisa pusing nih," tegas Bahlil Lahadalia mengakhiri.
Pulau Rempang Memanas, Anies Sebut Karena PNS Titipan
Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilangsungkan pemerintah pusat hingga berujung pada konflik agraria antara penduduk lokal dengan pemerintah di beberapa lokasi. Termasuk yang terbaru adalah PSN Rempang Eco City, di Pulau Rampang, Kepulauan Riau.
Menurut Anies, ada ruang yang harus diperbaiki untuk melaksanakan PSN. Anies berujar, penentuan program sebagai program strategis harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha.
Oleh sebab itu, jika menjadi presiden terpilih pada 2024 nanti, Anies bakal membuka obrolan seluas-luasnya dengan berbagai pihak termasuk masyarakat terkait PSN.
"Sehingga ini tidak akan menjadi tempat untuk titipan. kalau tempatnya jadi titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip, dan kita tidak tahu prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam kategori PSN," sambung Anies.
Advertisement
