Liputan6.com, Jakarta Penyegaran organisasi terjadi di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel). Andri Ferly, mantan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Pangkalpinang, dipromosikan menjadi Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Babel.
Selama menjabat menjadi Kepala Rupbasan Kelas II Pangkalpinang sejak 13 Januari 2020, pria asal Lampung ini berhasil menorehkan beberaoa prestasi, dengan membawa lembaga tersebut memboyong 2 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Advertisement
Tak hanya itu, pada tahun 2022 lalu sedikitnya ada 52 perkara yang telah ditangani Andri Ferly bersama instansi penegak hukum lainnya. Bahkan, penguatan tata kelola pengamanan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) di lingkungan Rupbasan kelas II Pangkalpinang menjadi lebih terstruktur.
"Prestasi yang selama ini diraih itu berkat kerjasama tim, bukan hanya personal. Kebetulan saya diberi amanat untuk memimpin,” ujar Andri Ferly, Jumat (20/10/2023).
Gebrakan Andri Ferly juga membuat Rupbasan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan penghargaan berupa IPK IKM atau Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menyatakan bahwa lembaga tersebut memperoleh penilaian terbaik dalam hal intergritas organisasi dengan nilai 91.
Andri Ferly juga berharap jabatan baru yang diembannya sebagai Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Babel dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
“Doakan agar saya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan saat ini,” tambah Andri Ferly.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menegaskan rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah. Ia juga berpesan kepada jajarannya, agar terus mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini.
Tak berhenti sampai di sana, Harun juga mengingatkan agar Kemenkumham Babel juga harus jadi motor penggerak reformasi birokrasi. Sebab, tingkat pelayanan dan kepercayaan publik kepada Kemenkumham menjadi tolak ukur tercapainya organisasi yang efektif.
"Laksanakan jabatan dengan amanah dan bangun kepercayaan kepada masyarakat,”pungkas Harun.
