Liputan6.com, Jakarta Anies Baswedan dan Cak Imin secara resmi telah mendaftar sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024. Pasangan Capres-Cawapres ini diusung oleh 3 partai yaitu Nasdem, PKS dan PKB.
Anies-Cak Imin pun telah mencantumkan visi-misi mereka dalam berkas pendaftaran yang dibawa pada Kamis, 19 Oktober 2023. Adapun dalam dokumen visi, misi dan program kerja tersebut, AMIN mengusung visi 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua'.
Advertisement
Dikutip Liputan6.com dari dokumen visi, misi dan program kerja Indonesia Adil untuk Semua, Anies dan Cak Imin ingin agar badan penerimaan negara berada langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Hal tersebut tertuang dalam Misi 2 soal Kelembagaan Keuangan Negara. Tujuan dari pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk menggenjot penerimaan negara.
"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," dikutip dari poin 8 Misi 2 Indonesia Adil Makmur untuk Semua.
Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya sudah mencuat sejak lama.
Contohnya, pada 2019 lalu, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kala itu, Rizal Djalil mendorong Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan sendiri dan terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
Rizal menyinggung, pendapatan negara dari pajak mengalami penurunan, hal ini berdasarkan tax rasio dari darp 8,9 persen menjadi 8,6 persen. Dia memandang masalah perpajakan dibagi dua, yaitu makro dipengaruhi kondisi global dan mikro dipengaruhi dalam negeri.
"Kita lihat teren pajak kita yang menurun. Kita lihat teren pajak kita, yang menurun penerimaan pajaknya, tapi PNBP naik," kata Rizal,saat menghadiri diskusi, di Kantor BPK.
Sistem Perpajakan
Rizal menyatakan, untuk membenahi sistem perpajakan di Indonesia perlu dilakukan perubahan, yaitu Ditjen Pajak diubah menjadi lembaga yang setara dengan Kementerian, berbentuk Badan Penerimaan Pajak Nasional sehingga pertanggungjawabannya langsung ke Presiden.
"Saatnya Ditjen Pajak itu membentuk badan pajak, bandan penerimaan pajak nasional. Laporan perpajakan bisa lebih cepat, mau nambah pegawai lebih cepat," tutur Rizal.
Menurut Rizal, gagasan perubahan lembaga pajak sudah muncul sejak 2007 dalam pembahasan Undang-Undang Perpajakan, namun pemerintah saat itu tidak merealisasikannya dengan alasan keterbatasan kordinasi.
Dia menambahkan, saat ini keterbatasan kordinasi bukan jadi masalah lagi, sebab sudah ada sistem teknologi informatika yang bisa mengatasinya. Rizal sebagai Ketua tim pembahas Undang-Undang Perpajakan pada waktu itu, kembali mengusulkan perubahan lembaga perpajakan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sebagai mantan Ketua Pembahasan UU Perpajakan menyurati presiden sudah saatnya jadi badan penerimaan pajak nasional. Reformasi Birokrasi selain meriview yang tidak efisien, membesarkan yang potensial. Sehingga badan setingkat menteri dan bertanggung jawab ke Presiden. Direktorat Jenderal Pajak sebagai sokoguru kenapa ditahan-tahan dibawah departemen,"tandasnya
Advertisement
Janji-Janji Cawapres 2024
Berikut sederet janji Cawapres Mahfud MD dan Cak Imin dalam Pemilu 2024 mendatang:
Janji Cawapres Mahfud MD
Dalam pidatonya saat diumumkan menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengungkapkan sejumlah hal, antara lain:
1. Melanjutkan Cita-CIta Indonesia Emas 2045
"Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045," tuturnya.
"Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup serta mengendapkan persaudaraan," ungkap dia.
2. Penegakkan Hukum
"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya," jelas Mahfud MD.
3. Pemberantasan Korupsi
"Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat," kata Mahfud MD
Janji Cawapres Cak Imin
Sementara itu, berikut daftar janji-janji manis Cak Imin dan Anies Baswedan sebagai Capresnya jika menang dalam Pemilu 2024:
1. Dana Desa Rp 5 Miliar
Bakal calon Wakil Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan dana desa nantinya akan naik menjadi Rp5 miliar per desa.
"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," katanya saat mengadakan pertemuan dengan para kiai dan Ketua DPC PKB se-Jawa Timur di Gedung Futsal Ponpes Al Aqobah Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Minggu 10 September 2023, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar. Sehingga, nominal Rp5 miliar bukan lah harga yang mahal untuk memajukan ekonomi.
"Karena apa? Alamnya kaya raya. Karena apa? APBN nya besar. Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp250 juta. Di tangan Pak Halim bisa melonjak langsung jadi Rp2 miliar per desa," jelasnya."Ini contoh APBN, cuman Menteri aja bisa jualan kayaknya miliar. Apalagi wapres atau presiden," tambahnya
2. Kesetaraan
Capres Anies Baswedan mengaku saat ini tengah merumuskan apa saja yang akan dilakukan jika menjadi Presiden 2024. Rumusan ini tengah digodog oleh Cak Imin selaku pasangannya.
"Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kita ingin keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita," tutur Anies.
Advertisement
