Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Abdul Rivai Ras, melakukan kunjungan kerja ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI beberapa waktu lalu.
Advertisement
Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kemaritiman, dalam rangka mendorong keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Nasional.
Direktur Operasional PT BKI, R. Benny Susanto, menyambut baik kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam dan mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait masalah krusial sehubungan dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Menko Polhuman, karena memang tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mencapai pelayaran dan keamanan maritim Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi BKI merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia,” kata Benny, Senin (23/10/2023).
Sementara itu Rivai menuturkan, keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada, harus mendapatkan perhatian besar.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia sukses mempertahankan status daftar putih atau White List Tokyo MoU 2022. Hal ini merujuk kepada Laporan Tahunan atau Annual Report yang dirilis Tokyo MoU pada Mei 2023.
“Kunjungan kami bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja PT BKI sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada Presiden RI melalui Menko Polhukam,” ucap Rivai.
Status Pelayaran Indonesia
Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Status White List Tokyo MOU merupakan pengakuan atas compliance kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MOU.
“Ada manfaat yang sangat besar apabila Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Adanya Indonesia di posisi whitelist, akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor, sehingga menghadirkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu kita tingkatkan lagi kualitas dan performa keselamatan serta keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” ujar Benny.
Advertisement
4 Rekomendasi
Dalam kunjungan kerja ini, Rivai juga menyampaikan 4 Rekomendasi ke PT. BKI:
- Seyogyanya orientasi BKI ke depan tetap menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkuat bargaining position Indonesia dalam kancah politik maritim Indonesia, disamping kontribusi deviden pada negara.
- BKI menjadi elemen kunci dalam mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor yang mampu berkontribusi pada upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dapat menjadi anggota IACS (International Association of Classification Societies) untuk mendapatkan status konsultatif oleh IMO (International Maritime Organization) dan adaptif terhadap Peraturan Perundang-undangan Internasional.
- Menopang keselamatan dan keamanan maritim sebagai Pilar Kepercayaan Internasional terhadap eksistensi Indonesia dalam dunia Maritim.
“Sejatinya rekomendasi ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah melalui Kemenko Polhukam terhadap pelayaran serta kemaritiman Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pelayaran dan kemaritiman Indonesia menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, kami siap untuk menjalankan rekomendasi tersebut,” tutup Benny.
