Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun.
Artinya, pemerintah selama 9 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.
Advertisement
Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun.
Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir September masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 2.035,6 triliun.
"Sampai akhir September APBN kita telah mengumpulkan pendapatan negara senesar Rp 2.035,6 triliun. Ini adalah 82,6 persen dari target di dalam undang-undang APBN 2023," kata Sei Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023).
Dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara ini tumbuh sebesar 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.
Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada September 2023 telah mencapai Rp 1.967,9 triliun atau mengalami kenaikan 2,8 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Dari sisi belanja, APBN telah membelanjakan Rp 1.967,9 triliun. Ini artinya, sampai akhir September kita membelanjakan 64,3 persen dari total pagu anggaran yang ada di APBN," ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan posisi APBN dalam keadaan surplus. Dengan demikian, kondisi APBN hingga September masih dalam posisi yang baik dan berjalan sesuai dengan yang Pemerintah rencanakan.
"Maka posisi APBN adalah dalam posisi surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto," pungkas Sri Mulyani.
Sri Mulyani: Pemilu 2024 Bakal Berdampak Positif terhadap APBN Asal Keamanan dan Kesatuan Terjaga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mencapai Rp 70 triliun. Selain itu, pihaknya siap menambah Rp 17 triliun lagi jika pemungutan suara harus dilakukan hingga dua putaran.
Sri Mulyani menuturkan, Pemilu 2024 akan berdampak baik terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) asalkan tidak terjadi pecah belah dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Akan berdampak positif terhadap APBN asal keamanan dan kesatuan terjaga,” ujar Sri Mulyani saat memberi kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023), seperti dikutip dari Antara.
Sri Mulyani menambahkan, gelaran Pemilu 2024 menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi melalui optimalisasi fungsi APBN di samping pengaruhi eskalasi geopolitik yang terus meningkat.
APBN 2024 ditetapkan Rp 2.802 triliun dengan alokasi belanja Rp 3.325 triliun. Sri Mulyani menuturkan, dengan defisit sekitar 2,29 persen, APBN didesain untuk hadapi suasana yang berubah-ubah.
“Kita sering tidak merasakan guncangan yang terjadi, karena kerja luar biasa APBN dalam menjaga perekonomian tetap stabil,” tutur dia.
Sri Mulyani pun berpesan kepada mahasiswa untuk memahami APBN merupakan instrumen yang tujuannya menjaga perekonomian Indonesia.
Advertisement
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pemilu 2024 Dua Putaran
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) yang sudah bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan dia sudah menyiapkan anggaran tambahan jika Pemilu 2024 berlangsung 2 putaran.
“Kalau ada 2 putaran kita sudah ada dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde karena itu anggarannya cukup signifikan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).
Meski begitu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan secara bertahap sesuai dengan siklus di masing-masing lembaga.
“Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata dia.
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan seperti logistik, distribusi orang, saksi dan lain-lain.
Berbagai kebutuhan tersebut memang bagian dari tanggung jawab APBN dalam mendukung pesta demokrasi 5 tahunan.“Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun,” kata dia.
Hanya saja, Sri Mulyani enggan membeberkan besarnya dana pemilu untuk tahun 2024. Termasuk besarnya dana persiapan untuk pilpres jika berlangsung 2 putaran di tahun depan.
“Nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR. Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," kata dia.
