Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan keluarganya dianggap telah mengkhianati PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Pengkhianatan itu disebabkan PDIP tidak mengabulkan permintaan untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hal tersebuut diutarakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu. Menurutnya, permintaan itu tidak diterima karena tidak sesuai dengan undang-undang.
Advertisement
“Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).
Adian sesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal menurutnya, PDIP sudah memberi segala fasilitas untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," ungkap Adian.
Ketika Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDI Perjuangan, Adian yang juga aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli.
Saat ini, lanjutnya, Adian hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” kata Adian.
Kata Pramono Anung soal Hubungan Megawati-Jokowi
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri retak karena Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Pramono Anung mengklaim hubungan Presiden Jokowi dan Megawati baik-baik saja.
"Hubungan baik-baik saja, cerah ceria. Ya pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar (hubungan retak) itu udah enggak benerlah," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Pramono merupakan mantan Sekjen PDIP dan sudah menjadi Sekretaris Kabinet sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada 2015. Dia tak menjawab soal kemungkinan Jokowi dan Megawati akan bertemu.
"Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa," ucap dia.
Saat ditanya apakah Jokowi dan putra sulungnya, Gibran masih menjadi kader PDIP, Pramono enggan menjawab. Dia menyerahkan hal tersebut kepada PDIP.
"Ah itu urusan partai, saya Sekretaris Kabinet, urusannya di sini (Istana)," tutur Pramono.
Advertisement
Jokowi Ungkap Hubungannya dengan Megawati
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan perihal hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Jokowi mengaku hubungannya dengan Megawati maupun PDIP masih baik-baik saja.
"Baik-baik saja," ucap Jokowi singkat di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Disisi lain, Jokowi mempersilahkan masyarakat menilai apakah dirinya dan keluarga melakukan dinasti politik dengan menjadikan Gibran menjadi bacawapres Prabowo. Dia menegaskan bahwa saat ini kepala daerah dan presiden hingga kini masih dipilih oleh masyarakat.
"Ya itukan masyarakat yang menilai dan apa, dalam pemilihan vote baik itu di pilkada di pemilihan wali kota pemilihan bupati pemilihan gubernur dan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat," jelasnya.
Sehingga, kata dia, kepala daerah dan presiden bukan ditentukan oleh elite partai poltik. Jokowi memastikan presiden dan wakil presiden masih ditentukan oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu) langsung.
"Yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu rakyat bukan itu bukan elite bukan partaiitulah demokrasi," tutur Jokowi.
