Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementeriannya sudah menggandeng berbagai platform media sosial (medsos), untuk memerangi hoaks dan disinformasi Pemilu 2024.
Menurut Menkominfo, platform media sosial dan digital juga sudah memiliki kampanyenya masing-masing, terkait Pemilu 2024 di Tanah Air.
Advertisement
"Meta punya #BijakBersuara. Jadi kami sudah berdiskusi, bekerja sama dengan Meta, untuk mendukung terwujudnya Pemilu Damai 2024," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
"Dengan Google juga ada Yuk Pahami Pemilu. Jadi untuk sama-sama kita menghindari narasi-narasi atau hoaks yang bertebaran di platform social media, termasuk yang lain di TikTok, dan lain-lain," imbuh Budi.
Menkominfo juga mengatakan platform-platform ini sudah punya komitmen untuk segera mencabut atau menghapus konten-konten yang teridentifikasi sebagai hoaks dan melanggar UU ITE.
"Komitmennya sudah jelas. Jadi selalu kalau ada hoaks, cepat, dalam waktu kurang lebih 1x24 jam, sudah di-takedown dari platform," kata Menkominfo Budi Arie.
Langkah takedown konten hoaks sendiri bertujuan untuk menghambat atau menghilangkan penyebarannya dari platform media sosial.
Sementara soal penindakan atau langkah hukum, Budi mengatakan mereka akan mengacu ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Pemilu.
"Soal proses hukum pasti kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk sama-sama kita menangani masalah hoaks di ranah digital," kata Budi Arie.
Ia menambahkan, jika melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya pelanggaran dilakukan oleh tim kampanye non-resmi atau bayangan.
"Tapi pasti akan kita teruskan ke ranah hukum, jika dipandang betul-betul memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum," kata Menteri Kominfo menegaskan.
Masyarakat Diminta Hati-Hati
Budi Arie Setiadi dalam kesempatan yang sama juga meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap mulai maraknya hoaks dan disinformasi jelang Pemilu 2024.
"Kita harus bersiap merespon penyebaran hoaks terkait Pemilu yang belakangan ini meningkat penyebarannya," kata Menkominfo. Budi mengungkapkan, Kementerian Kominfo mencatat sepanjang 2022, hanya ada 10 hoaks terkait Pemilu.
Namun, sepanjang Januari sampai Oktober 2023, Kominfo mengklaim ada 98 isu hoaks Pemilu, di mana menurut Menkominfo ini berarti ada peningkatan hampir 10 kali dibandingkan tahun lalu.
Dalam data yang dipaparkan Kominfo, Budi mengatakan bahwa meski terlihat fluktuatif, namun sejak Juli 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan.
Lebih lanjut, Kementerian Kominfo mencatat platform Facebook milik Meta, menjadi tempat penyebaran hoaks Pemilu yang paling banyak mereka temukan. "Saat ini kami telah mengajukan takedown 455 konten terhadap pihak Meta," kata Menkominfo.
Advertisement
Kominfo Lakukan Langkah Strategis
Menurut Budi, hoaks pemilu merupakan bentuk information disorder yang menurunkan kualitas demokrasi, serta berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya, serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antar warga bangsa," kata Menkominfo.
Budi mengatakan Kominfo akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menangani masalah ini. Pertama dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hoaks pemilu, dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang bisa dipercaya.
Selain itu, platform media sosial dan masyarakat juga diminta untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoaks pemilu. Kominfo juga akan meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks pemilu.
"Namun semua upaya tersebut tidak dapat serta merta menanggulangi hoaks Pemilu. Kami membutuhkan kerja sama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoaks," kata Budi Arie.
(Dio/Isk)
