Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Usulan itu datang dari sosok Pak Lurah.
“Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jumat (27/10/2023).
Advertisement
Hasto mengaku siap mempertanggung jawabkan kepada Tuhan, terkait kebenaran bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atas usulan ketum partai lain dan juga Pak Lurah.
“Berbagai upaya yang dilakukan berbagai ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dicrosscheck, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan YME, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” ujar dia.
Para ketum parpol menurut Hasto, menyampaikan usulan itu ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan kemudian ditolak lantaran melanggar konstitusi.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” pungkasnya.
Adian Napitupulu Sebut Jokowi Minta Jabatannya Jadi 3 Periode
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu menyebutkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan di Pilpres 2024.
Menurut Adian, pengkhianatan Jokowi disebabkan oleh hal sederhana yakni, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” kata Adian menambahkan.
Adian sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujarnya.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” sambungnya.
Advertisement
ProJo Bantah Tuduhan Adian: Kami Diminta Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode
Relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ProJo) membantah pernyataan Politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut hubungan Jokowi dan PDIP merenggang karena permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP ProJo Panel Barus dikutip dari siaran persnya, Jumat (27/10/2023).
"Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. Bahkan berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut," sambungnya.
Dia mengatakan pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas V ProJo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah. Tak lama, ProJo mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.
Ketum PDIP Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023. Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
"Pengumuman sikap ProJo (menolak perpanjangan jabatan presiden) tersebut justru atas perintah Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP," jelasnya.
Panel mengungkapkan bahwa persoalan sebenarnya adalah kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, serta Anies-Muhaimin.
Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calom wakil presiden pendamping Prabowo.
"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu," tutur Panel Barus.
