Liputan6.com, Yogyakarta - Angka stunting menjadi isu nasional dalam mengendalikan angka prevalensi stunting mencapai angka 14% seperti target RPJMN 2020-2024 walaupun saat ini masih di angka 16,4%. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan hal ini saat Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW III, Kamis (26/10) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sri Sultan mengatakan penting upaya penanganan stunting dengan berbagai inovasi dan program. Sebab kelak bayi/balita akan menjadi generasi penerus yang berkontribusi pada pembangunan serta mendapatkan manfaat dari pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Saya memiliki optimisme intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan dapat berkontribusi sampai 70% untuk keberhasilan perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk penurunan angka stunting," katanya.
Baca Juga
Advertisement
Namun, Sri Sultan mengatakan ada tantangan besar dengan adanya bonus demografi dalam proyeksi penduduk DIY pada 10 hingga 20 tahun mendatang. Dengan umur harapan hidup yang tinggi, menurut proyeksi BPS, piramida penduduk DIY akan menua karena populasi lansia cukup tinggi, serta dibarengi dengan meningkatnya dependency ratio.
Sri Sultan sangat mengapresiasi Kepala BKKBN RI dan jajaran BKKBN DIY atas kolaborasi dengan Pemda percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi Bantu Banting. Bantu Banting diharapkan dapat berdampak pada outcome penurunan stunting tahun 2023 ini sesuai target sasaran nasional RPJMN.
"Bupati/ Walikota harus meningkatkan upaya menurunkan stunting melalui penambahan asupan protein hewani untuk ibu hamil maupun balita, dapur balita sehat/ pos gizi, monev dan pendataan yang terintegrasi,” ungkap Sri Sultan.
Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Semangat Gotong Royong Cegah Stunting), menjadi salah satu inovasi penurunan stunting yang efektif, karena mampu memetakan resiko terhadap ibu hamil dan bayi dengan baik. Hal ini telah pula disosialisasikan kepada 392 Lurah kabupaten se-DIY.
Selain itu, penguatan Kegiatan Penanganan Stunting adalah salah satu prioritas penting dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, tentang Pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
“Penanganan stunting merupakan bagian dari Reformasi Pemberdayaan Masyarakat di kalurahan, yang dilandaskan pada prinsip inklusi sosial, no one left behind, boten wonten ingkang dipun lirwaaken sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Saya harapkan OPD, Kabupaten/ Kota, Kalurahan, Kampus, stakeholder beserta masyarakat dapat mendukung upaya penurunan stunting sesuai perannya masing-masing,” ujar Sri Sultan.
Simak Video Pilihan Ini:
SKI DIY 2023
Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan, laju penurunan stunting di DIY menurutnya sudah sangat baik. Saat ini pihaknya sedang menanti hasil SKI atau Survei Kesehatan Indonesia untuk mengetahui bagaimana perkembangan DIY pada 2023 ini.
“Kami yang ada di pemerintah pusat menaruh harapan DIY bisa mensubsidi daerah lain. Karena untuk provinsi-provinsi lain khususnya di Indonesia timur ini kan angkanya (stunting) masih sangat tinggi. Sekarang kami menetapkan namanya 12 wilayah prioritas penurunan angka stunting, dan DIY tidak masuk ke 12 wilayah itu,” jelas Tavip.
Tavip mengatakan perlu adanya kemasifan pendataan yang baik bagi calon pengantin agar pemetaan kesehatan jelas melalui lingkar lengan, potensi anemia dan sebagainya. Hal ini penting mengingat 80% pasangan yang baru menikah, akan langsung hamil sehingga teridentifikasi mana yang hamil dengan resiko.
“Perkembangan esensi atau krisisnya adalah di usia Baduta atau bawah dua tahun. Kalau kemudian data itu diturunkan ke level desa maka sebetulnya kita sudah bisa mencegah dan menangani khusus stunting untuk jangka pendek yang 2024,” imbuh Tavip.
Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK UGM, Andreasta Meliala, mengatakan melihat aktor yang dilibatkan dan sumber daya di DIY, termasuk kondisi geografis, kontribusi DIY pada penurunan angka stunting nasional sangat memungkinkan. Sehingga penting untuk melakukan aksi cepat dengan penggunaan data yang sudah disusun oleh guna menurunkan angka stunting dengan signifikan.
“Kita diperkuat dua sisi yang pertama adalah yang menerima benefit atau mereka yang beresiko untuk terkena stunting, dan juga dari sisi pelayanannya. Nah dua-duanya ini perlu diperhatikan karena melihat kondisi DIY ini sangat memungkinkan, untuk ke bagian yang mikro karena data sudah ada kemudian sistem kita juga sudah berjalan,” tutup Andreasta.
Advertisement
