Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memfokuskan layanan pada sektor disabilitas. Tujuannya tak lain untuk mengejar tingkat inklusi keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, selain dari tingkat inklusi tadi, potensi pasar dari kalangan disabilitas juga cukup baik. Data yang dikantonginya menyatakan ada sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia ada dalam kategori disabilitas.
Advertisement
"Dalam waktu dekat kita akan terus memperhatikan memprioritaskan beberapa segmen yang selama ini masih harus diperkuat dan kemudian kita lakukan secara sinergis," ujar dia dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023, di Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).
"Bisa dibayangkan 10 persen tadi dalam kacamata potensi, dalam kacamata kemungkinan perkembangan dan pemasaran dari produk-produk keuangan adalah suatu kesempatan yang luar biasa itu salah satu yang harus kita dorong terus," sambung Mahendra.
Dengan penetrasi layanan tersebut, artinya tingkat inklusi keuangan juga akan makin bertambah. Salah satu program yang didorong yakni satu difabel satu rekening.
Mahendra melihat peluang yang lebih luas setelah adanya dorongan akses pembukaan rekening tadi. Sebut saja, dampaknya akan meluas ke produk keuangan lain seperti asuransi hingga bursa saham.
"Setelah itu juga ktia lihat di video, bagaimana akses kepada pinjaman, bagaimana akses pada produk keuangan lain, bagaimana akses pada produk asuransi, kepada berbagai produk yang disiapkan baik dari perbankan berbagai industri non bank, dari pasar modal maupun variasi yang ada disitu," bebernya.
Tingkatkan Kualitas
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah itu bisa meningkatkan kualitas pemanfaatan produk keuangan.
"Bagaimana memanfaatkan rekening tadi dengan optimal dalam konteks literasi kita ingin terus kedepannya meningkatkan kedepan kualitasnya lebih jauh dalam arti pemanfaatan produk yang ada baik simpanan maupun dalam bentuk pinjaman, pembiayaan, asuransi, investasi dan bebragai produk lainnya di seluruh sektor jasa keuangan," bebernya.
Perempuan yang karib disapa Kiki ini mengatakan, peningkatan inklusi keuangan didorong kedepannya di luar Pulau Jawa atau kota-kota besar.
"Kita ingin lakukan hal serupa diluar kota besar diluar provinsi dan Pulau Jawa yang tentu miliki kesempatan peluang lebih besar lagi karena akses diberikan dari industri jasa keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun tentu lebih ditunggu lagi dan diharapkan lagi di kawasan itu," pungkasnya.
Advertisement
Pilar Penting
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023, Kantor OJK Sulawesi, Goronotalo dan Maluku Utara (Sulugomalut) pada Oktober 2023 ini. Langkah ini untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.
Dalam kegiatan Puncak BIK yang dilaksanakan secara serentak di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara pada 21 Oktober 2023, hadir Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena.
Dalam sambutannya, Sophia mengatakan, inklusi keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Inklusi keuangan dibarengi dengan literasi keuangan yang tinggi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan dan pahami risikonya sehingga tidak terjebak dalam penawaran jasa keuangan yang ilegal," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).
Tingkat Inklusi
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, Indeks Inklusi Keuangan Nasional tercatat sebesar 85,10 persen dan Indeks Literasi Keuangan Nasional tercatat sebesar 49,68 persen, sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara sendiri Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 86,23 persen dan Indeks Literasi Keuangan tercatat sebesar 50,13 persen.
BIK dilaksanakan setiap Oktober sejak 2016 untuk mendukung upaya Pemerintah mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada 2024. BIK 2023 mengambil tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera".
Advertisement
