Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR tengah membangun Rumah Susun (Rusun) yang akan digunakan oleh ASN di IKN Nusantara. Tak hany aitu, Kementerian PUPR juga menyiapkan seluruh furnitur untuk mengisi rusun ASN di IKN. Furnitur tersebut seluruhnya menggunakan produk dalam negeri.
"Untuk furnitur atau perabotannya kita menggunakan produk dalam negeri, karena untuk perabotan sudah bisa diproduksi di dalam negeri," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Sabtu (28/10/2023).
Advertisement
Pada intinya pembangunan IKN harus menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau produk dalam negeri sebesar-besarnya. "Kalau kita bisa (pakai) produk dalam negeri semua untuk perabotan Rusun ASN di IKN, kenapa tidak?" katanya.
Penggunaan perabotan produk dalam negeri ini juga tidak hanya digunakan untuk Rusun ASN, namun juga digunakan untuk perabotan-perabotan pada gedung-gedung pemerintahan di IKN Nusantara.
Namun, untuk komponen-komponen terkait mechanical electrical yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, bisa dilakukan impor.
Kementerian melakukan pengecekan atau commisioning terhadap gedung-gedung, termasuk rusun ASN, pada Juni atau Juli 2024.
Bakal Ada 47 Tower
Danis mengatakan, 47 tower rusun ASN dengan skema APBN sudah terkontrak dan sudah mulai dibangun. Rusun ASN tersebut secara keseluruhan ditargetkan selesai pada akhir 2024.
Namun, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 12 tower rusun ASN di IKN dapat selesai pada Juli 2024. Sebanyak 12 tower rusun ASN ini mampu mengakomodasi sekitar 2.100 unit.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres pembangunan Rusun ASN di IKN Nusantara per 19 Oktober mencapai sekitar 1 - 2 persen.
Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.
Kemudian Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.
Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 yang dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fitness, public space, dsb), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur.
Otorita IKN Pede Semua Capres Mau Lanjutkan Pembangunan Ibu Kota Baru
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan pembangunan IKN di tahun politik. Proyek ibu kota baru ini juga diklaim mendapat dukungan penuh dari seluruh calon presiden dan calon wakil presiden (Capres/Cawapres) yang bakal bersaing di Pilpres 2024.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, masyarakat terutama para investor tidak perlu ragu akan keberlanjutkan pembangunan IKN ke depan.
"Orang bertanya bagaimana komitmen Indonesia tentang IKN. Saya ingin sampaikan juga bahwa pada umumnya para calon presiden dan wakilnya melalui statement yang kita baca dan disampaikan di media massa, menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung Ibu Kota Nusantara," ujarnya, Jumat (27/10/2023).
Untuk diketahui, ketiga paslon Capres-Cawapres telah menyampaikan dokumen visi, misi dan program kerjanya bila terpilih nanti. Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud MD memang menekankan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN Nusantara.
Namun, pasangan Anies-Cak Imin tidak mencantumkan sama sekali pembangunan ibu kota baru dalam programmya.
Advertisement
Proyek Strategi Nasional
Lebih lanjut, Agung mengutarakan, dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR RI, pemerintah memberikan jaminan keberlanjutan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
"Di situ disebutkan bahwa IKN ini akan menjadi proyek strategi nasional minimal 10 tahun ke depan siapapun presidennya dan ini mengikat," kata Agung.
Selain itu, Agung menjelaskan, berdasarkan hasil survei menunjukkan adanya meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN.
"Survei tentang IKN antara bulan Juli 2023 dan bulan Oktober 2023 jumlah responden yang menyatakan mendukung dan melihat IKN bermanfaat meningkat. Dari bulan Juli 43 persen, sekarang 58 persen. Yang paling penting adalah bagaimana membuat IKN ini menjadi milik publik, jadi milik rakyat," ungkapnya.
