Donald Trump Janji Bakal Kembali Larang Sejumlah Muslim Masuk AS Jika Terpilih Lagi Jadi Presiden

Mantan pemimpin AS itu termasuk di antara beberapa calon dari Partai Republik yang hadir pada pertemuan para donor Yahudi yang berpengaruh untuk menjanjikan dukungan yang tak tergoyahkan bagi Israel dalam perang melawan Hamas.

Trump mengatakan pada acara tersebut, yang diadakan di Las Vegas, di negara bagian Nevada, bahwa ia akan "membela teman dan sekutu kita di Negara Israel dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapa pun."

Konflik antara Israel dan Hamas adalah "pertarungan antara peradaban dan kebiadaban, antara kebaikan dan kejahatan," kata Trump, yang mendapatkan sambutan hangat dari para peserta.

Turut hadir di Las Vegas adalah rival terdekat Trump, Gubernur Florida Ron DeSantis, yang menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel sebagai "serangan paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak Holocaust itu sendiri."

DeSantis dan tokoh lainnya menyoroti apa yang mereka sebut meningkatnya anti-Semitisme di kampus-kampus perguruan tinggi AS dan mengusulkan mencabut pendanaan untuk universitas dan membatalkan visa untuk mahasiswa asing yang pro-Palestina.

Dukungan terhadap Israel adalah isu besar bagi kedua partai politik di AS dan merupakan salah satu contoh langka dari kebijakan luar negeri yang penting dalam pemilihan umum, berkat sebagian besar pemilih Yahudi.

Setelah dilantik menjadi presiden AS pada 20 Januari 2017, Donald Trump telah menandatangani 10 perintah eksekutif. Salah satunya melarang warga muslim yang hendak memasuki AS.

Perintah eksekutif anti-imigran muslim diteken pada 27 Januari 2017. Kala itu, ia menilai terlalu berbahaya membiarkan Muslim memasuki negara yang baru ia pimpin tersebut. 

Akibat dari peraturan itu, sejumlah bandara di AS rusuh. Sejumlah hakim negara bagian, yang dimotori negara bagian Washington.

Saat itu, keputusan hakim di Seattle, negara bagian Washington itu diputuskan berlaku secara nasional. Pemerintah pun banding. 

Kebijakan anti-imigran muslim itu sempat tak bisa diterapkan setelah banding yang diajukan pemerintah AS kalah di pengadilan federal yang diputuskan pada Kamis, 9 Februari 2016 waktu setempat.

Kebijakan melarang muslim yang diterapkan Trump itu mengharuskan para pemohon visa dari negara-negara itu wajib memiliki hubungan 'bonafide' dengan keluarga dekat di AS atau memiliki keperluan bisnis serta pendidikan.

Keluarga dekat di sini berarti orangtua, pasangan, anak, menantu, saudara kandung dan tiri. Namun, tidak berlaku jika kerabat berupa kakek/nenek, paman atau bibi, keponakan, ipar, kerabat jauh atau cucu. 

Pernyataan hubungan itu harus dibuat secara formal, didokumentasikan dan tidak dibentuk untuk tujuan menghindari aturan itu. 

Mereka yang telah memegang visa yang sah tidak akan terdampak dari larangan itu. Adapun, dual citizen atau warga negara ganda yang melakukan perjalanan bukan dari negara terdampak juga diperbolehkan masuk ke AS.