Presiden Jokowi memanggil sejumlah menterinya ke Istana Negara Jakarta untuk membahas lebih dalam terkait konsen Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat sipil di Palestina.
Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hadir pula Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menko Polhukam Mahfud Md.
"Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza terutama situasi kemanusiaan,” kata Jokowi kepada awak media di Jakarta, Senin (30/10/2023).
Jokowi memastikan, Pemerintah Indonesia terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza. Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak kepada masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
"Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan. Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi,” minta Jokowi.
Jokowi memastikan, Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Termasuk dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina.
"Kloter pertama (bantuan) akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan,” Jokowi menandasi.
Desak Israel Hentikan Kekerasan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Al Ahli di Gaza, Palestina. Jokowi mengatakan Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengirim pesan kuat terhadap dunia untuk menghentikan eskalasi dan kekerasan kepada rakyat Palestina.
Jokowi meminta dunia untuk fokus pada masalah kemanusiaan yang terjadi akibat perang Israel dengan Palestina. Dia juga mendesak dunia untuk mendorong penyelesaian akar permasalahan yaitu, pendudukan Israel atas Palestina.
Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat terhadap dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu, pendudukan Israel atas Palestina," kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/10/2023).
"Sekarang lah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati," sambungnya.
Dia menekankan bahwa serangan bom yang dilakukan Israel ke Gaza telah melanggar hukum internasional.
Jokowi telah memerintahkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 19 Oktober 2023 kemarin.
"Serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan," ujar dia.
Jokowi juga menegaskan Indonesia tidak akan akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan dan melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Dia memastikan akan membahas isu Palestina di forum-forum internasional.
"Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional. Termasuk saat bilateral dengan PM Arab Saudi dan di KTT ASEAN-GCC (di Riyadh), esok hari," tutur Jokowi.
Advertisement
Desak Dibahas di Majelis Umum PBB
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Natsir mengatakan Indonesia terus mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus guna membahas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina.
"Dari awal, kita sudah mencoba berbicara dengan Palestina, dengan Liga Arab untuk mendorong emergency special session di Majelis Umum PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI secara daring, Selasa, dikutip Antara.
Arrmanatha Natsir menyampaikan bahwa Indonesia, sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghentian konflik di Gaza.
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan berbicara dengan Palestina dan Liga Arab untuk mendorong sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB.
Dorongan tersebut mendapat apresiasi. Namun demikian, Palestina dan Liga Arab mencoba memberikan kesempatan bagi Dewan Keamanan untuk melaksanakan fungsinya membahas dan mengupayakan resolusi yang diharapkan dapat mendorong gencatan senjata.
Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, Dewan Keamanan sampai saat ini belum membuahkan upaya konkret untuk menghentikan konflik.
Oleh karena itu, Palestina dan Liga Arab bertemu dan memutuskan untuk mencoba melanjutkan pembahasan di tempat lain, yaitu melalui sidang khusus di Majelis Umum PBB.
