Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuktikan siapa ketua umum partai politik yang dipegang kartu trufnya. Muzani memastikan hal tersebut tidak terjadi di antara partai-partai pendukung Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto
Advertisement
"Kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo Subianto dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana ketumnya apa untuk kasus apa siapa yang menekan siapa yang ditekan. Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku orang yang menuduh harusnya dia membuktikan, karena yang saya tahu semua parpol yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun," ujar Muzani di DPR, Selasa (31/10/2023).
Muzani juga engga menduga-duga partai yang tidak mendukung Prabowo karena berada dalam tekanan. Karena masing-masing partai punya pilihan masing-masing.
"Kita juga tidak pernah berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman, ancaman, kita tidak pernah menganggap itu. Kita menganggapnya tidak mendukung Pak Prabowo tentu saja itu adalah sebuah pilihan partai atas dasar dan pertimbangan masing-masing dan kita menghormati itu," ujarnya.
Muzani menyebut tidak ada ketua umum partai pendukung Prabowo yang di bawah tekanan. Semua ketua umum partai di KIM diperlukan setara
"Yang saya ketahui, orang-orang para pemimpin partai politik, ketua umum sekjen, itu memberi dukungan ke Prabowo karena ada perasaan semangat yang sama dalam perjuangan Indonesia ke depan. Ada perasaan diperlakukan setara dalam Koalisi Indonesia Maju, ada perasaan bahwa kami diperlakukan dengan hormat sebagai pemimpin partai, baik partai parlemen atau pun partai non parlemen," kata Muzani.
Hasto PDIP Ungkap Pengakuan Sejumlah Ketum Parpol
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebelumnya mengungkap pengakuan sejumlah ketua umum partai politik yang kartu trufnya dipegang oleh penguasa.
Hal itu terkait dukungan kepada pencalonan Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Hasto mengungkap, ketua umum partai politik itu merasakan kerasnya tekanan kekuasaan.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (26/10/2023).
Dia menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat. Hal itu juga dipadukan dengan rekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Advertisement
Rekayasa Hukum di MK
"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," kata Hasto.
Menurut dia, PDIP merasa bersedih dan pasrah dengan situasi politik hari ini. Ditambah, Presiden Jokowi terlihat sudah meninggalkan PDIP yang menaunginya sejak lama.
Hasto pun berharap supaya awan gelap demokrasi hari ini bisa segera berlalu.
"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," pungkasnya.
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
