Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai financial technology (fintech) memiliki peranan penting dalam menjaga ekonomi tetap solid di tengah momentum pemilihan umum (pemilu) 2024.
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Moch Ihsanuddin menuturkan, tahun depan Indonesia bakal dihadapkan dengan pesta demokrasi yang besar. Sehingga, sarana fintech ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Advertisement
"Ketika tahun depan (2024) Indonesia menghadapi pesta demokrasi yang besar itu, sarana fintech ini berperan strategis karena akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata dia dalam acara media briefing Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 5th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2023, Rabu (1/11/2023).
Menurut ia, pemilu tahun depan menjadi pesta demokrasi yang dahsyat. Ini meningat pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah bakal digelar secara bersamaan.
Bahkan, jika pilpres dilakukan dalam dua putaran, maka aktivitas ekonomi Indonesia berpotensi terganggu. Karena, masyarakat akan fokus pada proses pemilu itu sendiri.
Dengan demikian, ia menilai momentum seperti itu bakal membuat layanan pinjol legal dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, pemilu ini bisa menjadi angin segar bagi perusahaan fintech, jika bisa menangkap peluang positif dari pemilu 2024.
Sementara itu, Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Aries Setiadi menuturkan, pihaknya melihat peluang fintech pada pemilu 2024 masih cerah. Sebab, pangsa pasar dari fintech ini masih ada.
"Sekarang kita dengan mudah belanja jalan-jalan tanpa bawa dompet, that’s fintech. Ke depan inovasi berjalan semakin mempermudah lagi dan aspeknya juga tidak hanya fasilitasi, kesehatan pertanian digitalisasi, kerja sama antar sektor dan antar layanan jasa keuangan berbasis teknologi lebih kuat," kata Aries.
Harapan Asosiasi
Dengan begitu, ia pun berharap dari tiga capres-cawapres ke depan siapapun yang nanti terpilih punya perhatian dan pemahaman yang baik terhadap industri fintech, termasuk perhatian terkait memfasilitasi fintech ini.
"Regulator tentu tugasnya pengawasan, bagi industri fintech membuat inovasi namanya inovasi hal baru hal yang belum diatur sebelumnya atau hal mengubah peraturan yang ada," katanya.
Menurut ia, tiga pasangan capres-cawapres ini memiliki perhatian yang baik terhadap ekonomi digital dari masing-masing pasangan, mereka juga sudah terinformasi adanya fintech dan adanya ekonomi digital.
"Tentu dari sisi asosiasi dan industri mereka tetap fasilitasi inovasi terus berkembang, tapi juga perlindungan terhadap konsumen," ujar dia.
Advertisement
Pembukaan Rekening dan Akun Fintech Baru Naik 13 Persen di Bulan Inklusi Keuangan 2023
Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada peningkatan jumlah pembukaan rekening baru pada periode Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023. Angkanya meningkat 13 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan paling banyak terlihat dari sisi pembukaan rekening baru yang mencapai hampir 3 juta rekening.
"Untuk industri perbankan pembukaan rekening baru sebanyak 2.925.231 rekening atau hampir 3 juta rekening baru," ujarnya dalam Puncak BIK 2023, di Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).
Kemudian industri pasar modal sebanyak 131.000 rekening effect, industri perasuransi sebanyak 658.484 polis baru, industri pembelian sebanyak 543.731 debitur baru. Lalu, industri pergadaian sebanyak 3.253. 844 rekening penyuluhan pinjaman yang baru, industri fintek sebanyak 424.370 akun baru.
"Ini kira-kira kenaikan sekitar 13 persen dari tahun sebelumnya," ungkap Friderica.
Dia mengatakan, BIK 2023 ini menjadi tahun pertama dimana program bulan inklusi dilakukan berkepanjangan. Bahkan, sejumlah kegiatan dilakukan sejak Januari hingga Oktober 2023.
"Tadinya bulan inklusi keuangan itu hanya Oktober, semua kegiatan dilakukan di Oktober. Tetapi kita kemudian memberikan kebijakan yang sedikit berbeda yaitu bulan inklusi keuangan yang sudah dilaksanakan sejak Januari," ujar dia.
Genjot Penetrasi Produk Keuangan ke Disabilitas
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memfokuskan layanan pada sektor disabilitas. Tujuannya tak lain untuk mengejar tingkat inklusi keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, selain dari tingkat inklusi tadi, potensi pasar dari kalangan disabilitas juga cukup baik. Data yang dikantonginya menyatakan ada sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia ada dalam kategori disabilitas.
"Dalam waktu dekat kita akan terus memperhatikan memprioritaskan beberapa segmen yang selama ini masih harus diperkuat dan kemudian kita lakukan secara sinergis," ujar dia dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023, di Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).
"Bisa dibayangkan 10 persen tadi dalam kacamata potensi, dalam kacamata kemungkinan perkembangan dan pemasaran dari produk-produk keuangan adalah suatu kesempatan yang luar biasa itu salah satu yang harus kita dorong terus," sambung Mahendra.
Dengan penetrasi layanan tersebut, artinya tingkat inklusi keuangan juga akan makin bertambah. Salah satu program yang didorong yakni satu difabel satu rekening.
Mahendra melihat peluang yang lebih luas setelah adanya dorongan akses pembukaan rekening tadi. Sebut saja, dampaknya akan meluas ke produk keuangan lain seperti asuransi hingga bursa saham.
"Setelah itu juga ktia lihat di video, bagaimana akses kepada pinjaman, bagaimana akses pada produk keuangan lain, bagaimana akses pada produk asuransi, kepada berbagai produk yang disiapkan baik dari perbankan berbagai industri non bank, dari pasar modal maupun variasi yang ada disitu," bebernya.
Advertisement
