Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan konsep konstruksi rancang bangun atau design and build di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat ada kendala di pengurusan izin hingga proses konstruksi yang bentrok (clash).
Konsep design and build sendiri bisa disebut sebagai upaya efisien dalam kontrak konstruksi. Pasalnya, ini hanya melibatkan satu kontrak untuk mengerjakan pembangunan. Berbeda dengan konvensional yang kontrak desain dan konstruksinya terpisah.
Advertisement
Kantor Presiden, kawasan Kementerian Koordinator, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah di IKN menjadi proyek yang menggunakan konsep design and build ini.
"Mengenai tantangan pelaksanaan design and build, adanya pengurusan izin-izin yang ini terasanya dan terasa bagi kami teman-teman di lapangan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang," ungkap Ketua Bidang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Tri Sasongko Widianto, dalam Seminar Konstruksi Indonesia 2023, di JIExpo Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Misalnya dalam pengurusan Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG). Selain itu, ada beberapa paket pekerjaan yang memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Seperti belum adanya konsultan manajemen konstruksi (MK).
"Apabila MK nya belum terpilih bisa ditunjuk tim teknis, ini kami juga sudah melakukan di IKN, selama MK belum terpilih, tim teknis telah dibentuk," jelasnya.
Tak cuma itu, ternyata pengerjaan konstruksi di IKN juga mendapati potensi bentrok (clash). Mengingat, per pertengahan Oktober 2023, sudah ada 85 paket konstruksi di IKN Nusantara.
"Kemudian, clash antar pekerjaan, ini memang clash oekerjaan ini tidak hanya Pekerjaan konvensional dan design and build, karena bapak ibu bisa bayangkan kita di lapangan ada 85 paket dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita mendapatkan clash detection, catatan terakhir minggu lalu, ini sebanyak 182 clash detection," bebernya.
Dicari Solusi
Mengenai kendala ini, Tri mengungkap sudah ada langkah penyelesaian. Tercatat, ada 165 potensi konstruksi yang bentrok yang sudah terpecahkan, sementara sisanya ada 17 potensi lagi yang perlu perhatian.
"Biasanya kami setiap minggu kami melakukan konsolidasi, yang belum close biasanya kami mempunyai target dan tinggal levelnya. Kalau di level lapangan tidak close, biasanya diangkat ke level Satgas," urai Tri.
"Kemudian, sinkronisasi dan integrasi timeline pelaksanaan antar paket pekerjaan konstruksi. Jadi ini tantangan-tantangan yang kami hadapi selama pelaksanaan design and build," sambung dia.
Advertisement
Ada 85 Paket Konstruksi Pembangunan IKN
Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat ada 85 paket konstruksi di IKN tahun ini. Hampir separuhnya tercatat menggunakan konsep yang lebih efisien.
Ketua Bidang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Tri Sasongko Widianto mengatakan 85 paket konstruksi itu dibagi dalam 2 kelompok. Yakni, yang terkontrak sebelum Maret 2023, dan yang terkontrak setelah Maret 2023.
Tri mengatakan, pengerjaan konstruksi itu dibagi dalam 2 jenis. Yakni, kontrak desain bangunan yang terpisah dengan kontrak pengerjaan atau konstruksi konvensional. Serta konsep design and build yang menggabungkan kontrak desain bangunan dan pengerjaaan.
"Kalau kita lihat, untuk batch 1 pekerjaan konstruksi ini yang konvensional ini ada 27 paket dan design and build-nya sebanyak 13. Kemudian untuk Batch 2 yang kontrak sesudah Maret 2023 untuk yang konvensionalnya sebanyak 26 dan design and build-nya sebanyak 19," urainya dalam Seminar Konstruksi Indonesia 2023, di JIExpo Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Rincian
Dengan begitu, ada sekitar 53 konstruksi dengan konsep konvensional. Serta ada 32 paket pengerjaan bangunan dengan konsep design and build.
"Jadi bapak ibu ini ada 32 paket design and build dari total 85 paket yang kita kerjakan di IKN ini adalah design and build, jadi hampir separuhnya," kata Tri.
Dia merinci, konsep yang dinilai bisa jadi langkah efisiensi ini diterapkan pada pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara, Gedung kantor Presiden, Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 1-3, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1-3. "Kemudian pengolahan sampah dan WTP atau IPA 300 liter per detik," pungkasnya.
Advertisement
