Liputan6.com, Balikpapan Pengukuran Indeks Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023, untuk pertama kalinya digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital ini menjadi pondasi bagi pengembangan SDM ASN Kukar pada lima area kompetensi digital.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar bersama dengan Yayasan Rumah Inovasi Digital. Demikian diungkapkan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, saat sosialisasi atau public expose hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital dalam kesempatan Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian untuk Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (25/10).
Advertisement
"Masyarakat Kutai Kartanegara patut berbangga hati dan menyambut baik inovasi pengukuran indeks yang diadakan pertama kalinya di Indonesia ini karena dampak positifnya akan dirasakan secara langsung, terutama pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di lingkungan Pemkab Kukar," ujar Edi.
Inovasi tersebut, lanjut Edi, adalah perwujudan transformasi digital yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Aparatur Sipil Negara perlu meningkatkan kompetensi digital untuk menyambut Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan terobosan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang proses pengukuran ini berlangsung selama satu hari (4/8) saja, yaitu mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA dengan responden 10.303 ASN Kukar dari total populasi 12.500 pegawai PNS dan PPPK," kata Bupati Kukar periode 2019-2024.
Edi menegaskan hasil pengukuran tersebut diperoleh dari 94 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, terdiri dari tujuh badan, 24 dinas, satpol PP, dua setda dan setwan, 18 kecamatan, tiga RSUD dan 18 Puskesmas, 20 UPT Pendidikan, dan Inspektorat.
Skor IKD 2023 Kategori Cukup Baik
Kepala BKPSDM Rakhmadi mengungkapkan, hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital ASN Kukar Tahun 2023 mencapai skor 2,3 dari skala 4 dengan tingkat kemampuan digital cukup baik secara umum, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan.
"Kami berharap, pondasi yang diletakkan dengan hasil IKD ini dapat menjadi titik tolak bersama untuk meningkatkan kompetensi digital ASN Kukar agar pelayanan publik meningkat secara kualitas dan kuantitas," kata Rakhmadi.
Penjelasan rinci lebih lanjut disampaikan Tenaga Ahli Tenggarong Project, Firdaus Masyhur mengatakan bahwa pengukuran indeks tersebut dilakukan pada 12.500 populasi ASN Kukar dengan menggunakan framework Digcomp atau Digital Competence Framework for Citizens yang dikembangkan oleh European Commission.
"Kerangka kerja DigComp menitikberatkan pada lima area kompetensi digital, yakni literasi data dan informasi, kolaborasi dan komunikasi, kreativitas konten, keamanan digital, dan pemecahan masalah," ujarnya.
Advertisement
Inovasi Digital untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kukar Rokip juga mengatakan bahwa Tenggarong Project diawali dengan adanya kebutuhan BKPSDM Kukar untuk pemenuhan kewajiban pelatihan 20 jam pelajaran per tahun, namun dengan pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi.
"Kami sangat termotivasi dengan hadirnya Tenggarong Project sebagai katalisator kinerja pemerintahan yang dibidani bersama Yayasan Rumah Inovasi Digital," ujar Rokip.
Ketua Umum Yayasan Rumah Inovasi Digital, Muhammad Faisal Risani mengungkapkan kolaborasi dengan BKPSDM Kukar ini melahirkan Tenggarong Project sebagai inisiatif peningkatan kompetensi digital ASN Kukar.
"Setelah Indeks Kompetensi Digital, kami akan menyusun peta jalan pengembangan kompetensi digital, pengembangan manajemen talenta, pembangunan digital innovation and creative hub, dan public participatory caucus untuk Masyarakat dan Pemkab Kukar," kata Faisal.
Inisiatif Tenggarong Project ini terbuka lebar bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi menghadirkan inovasi digital demi peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya, kata Faisal, pihaknya berharap terdapat peningkatan skor IKD ASN Kukar pada pengukuran pada 2024.
"Maka dari itu, kami mengundang semua pihak, seluruh pemangku kepentingan, baik dari kementerian, akademisi, swasta, lembaga internasional maupun filantropis untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam Tenggarong Project," kata Faisal.
(*)