Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Beras, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan membebaskan bea masuk impor beras dan melanjutkan pemberian bantuan sosial pangan bagi masyarakat.

Pemerintah melakukan antisipasi dalam menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, yang bisa berdampak terhadap ekonomi domestik. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11/2023).

Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujar dia.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.