Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar tagihan Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun setelah melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai. Saat ini audit tersebut masih berlangsung.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani menyusul perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melunasi utang kepada Bulog terkait dengan pengadaan beras dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Advertisement
"(Terkait) tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas akan dilakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/11/2023).
Menkeu lebih lanjut mengatakan, pihaknya juga akan meminta BPKP untuk melakukan audit lebih cepat agar tagihan Bulog dapat segera dilunasi.
Dia pun memastikan tidak akan ada hambatan dengan dilakukannya audit oleh BPKP.
"Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," jelas Sri Mulyani.
Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Lunasi Utang ke Bulog Rp 16 Triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog. Utang pemerintah Bulog ini sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (6/11/2023).
Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
"Untuk bantuan stunting untuk 1.446.809 KRS dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Advertisement
Stok Beras
Airlangga menjelaskan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Sementara itu, utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp 7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
