Liputan6.com, Jakarta Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut dinyatakan lewat penyerahan Declaration of Intent untuk kerja sama antara PBB dan Otorita IKN dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan di IKN.
Advertisement
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Koordinator Tetap PBB untuk Indoneisa Valerie Julliand kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dalam pembukaan 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (07/11/2023).
Adapun ruang lingkup kerja sama ini antara lain termasuk perencanaan dan pembangunan kota, termasuk Voluntary Local Reviews (VLR); Dukungan terhadap mekanisme dan kebijakan tata kelola; Dukungan digitalisasi; Pengembangan Rencana Induk; dan analisis berbagai potensi kesenjangan yang ada.
“Kolaborasi dengan OIKN dan berbagai entitas ini sangat penting bagi Nusantara dan juga bagi PBB. Melalui kolaborasi ini kita dapat memastikan bahwa semua prinsip, nilai, norma dan standar yang baik dapat diwujudkan,” ujar Valerie.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, bahwa untuk membangun sebuah kota baru perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk dari organisasi internasional. Kepala Otorita IKN menegaskan bahwa visi Nusantara sejalan dengan prinsip New Urban Agenda, yang diadopsi pada konferensi UN-Habitat III di Quito, Ekuador pada tahun 2016.
Kepala Otorita IKN menyebutkan, setidaknya terdapat tiga partisipasi Nusantara dalam kampanye global. Pertama, Nusantara ingin bergabung dalam agenda global dalam melestarikan keanekaragaman hati, dengan meremajakan kekayaan flora dan fauna Kalimantan.
“Kami sedang bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk mengembangkan Nusantara Nature Positive Plan yang akan memandu kita dalam menciptakan kota hutan lestari,” kata Bambang.
Sejalan denga SDGs
Kedua, pembangunan Nusantara akan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Saat ini Nusantara tengah menyiapkan Voluntary Local Review (VLR) dan akan melacak kemajuan SDGs dalam kota tersebut. Ketiga, Nusantara akan berperan aktif dalam kampanye global dalam isu perubahan iklim.
Untuk mewujdukan hal tersebut, Kepala Otorita IKN mengungkapkan bahwa telah menerima dukungan kuat dari lembaga-lembaga nasional dan internasional, termasuk beberapa badan PBB. Dalam hal ini, ia menyampaikan apresiasinya pada 13 badan PBB yang telah menyatakan dukungan dalam pembangunan Nusantara. Adapun 13 lembaga yang dimaksud meliputi: ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, dan UN Women.
“Lembaga-lembaga ini memandang Nusantara sebagai “laboratorium hidup” yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan global,” ujar Kepala Otorita IKN.
Advertisement
Lembaga PBB
Sebagai informasi, beberapa kerja sama yang telah berlangsung dengan lembaga PBB selama ini antara lain adalah dengan UNESCAP untuk menyiapkan Voluntary Local Review untuk SDG di IKN; UNDP untuk perencanaan kebijakan panduan hijau yang melibatkan masyarakat; UNEP untuk dukungan dalam penyiapan Locally-Determined Contribution untuk pencapaian target IKN netral karbon pada 2045; dan UNICEF untuk pengembangan IKN sebagai kota ramah anak.
6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference adalah konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh Otorita IKN dengan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat); Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang; Kementerian ATR/BPN; dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
