Liputan6.com, Jakarta Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan sudah mencapai Rp 24,76 triliun hingga November 2023 ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penggunaan anggaran bisa maksimal tahun ini.
Budi Karya Sumadimengungkap, sejumlah kontrak kerja sudah disepakati. Sisanya, tinggal menunggu pencairan dana dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
Advertisement
“Tahun lalu kami targetkan 97 persen, tapi kami mampu melebihi menjadi 98 persen dan menjadi salah satu kementerian yang tertinggi mencapai penyerapan. Jadi kontrak-kontrak sudah terlaksana, tinggal masalah pencairan saja,” ujarnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, mengutip keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Per 6 November 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp24,76 triliun atau 68,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp36,08 triliun. Diantaranya, belanja pegawai sebesar 92,8 persen, belanja barang sebesar 68,4 persen, serta belanja modal 63,4 persen.
Realisasi Anggaran
Adapun realisasi anggaran per unit Eselon I yang sudah di atas 80 persen. Antara lain Inspektorat Jenderal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta Sekretariat Jenderal. Sementara, yang masih di bawah 80 persen, yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).
Sementara itu, per 6 November 2023, realisasi penerimaan negara mencapai Rp8,36 triliun atau 86,56 persen dari target pencapaian sebesar Rp9,66 triliun. Dengan rincian yaitu: realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,74 triliun dan realisasi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,61 triliun.
Penghasil PNBP terbesar berasal dari layanan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Pelayanan Pendidikan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran, Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Kebandarudaraan, serta Jasa Transportasi Lainnya.
Program Kerja Kemenhub 2024
Dia pun memaparkan program kerja Kemenhub dibawah nakhodanya. Diantaranya, dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dukungan layanan Buy The Service (BTS) di 10 Kota, layanan angkutan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
Dalam melaksanakan program kerja di tahun 2024, Kemenhub mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM sektor transportasi.
Lalu, pemerataan pembangunan nasional, pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multiyears contract, pemenuhan Program Nasional (PN) Dan Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan IKN, transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbaharukan.
Sebagai informasi, pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26% atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6% atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67% atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.
Advertisement
Rekomposisi
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pagu anggaran dan realisasi Kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2023.
Menhub Budi menyebutkan bahwa Kemenhub memiliki pagu senilai Rp 33,44 triliun.
"Pagu itu mengalami rekomposisi, sehingga pagu terakhir adalah Rp 33,4 triliun," kata Menhub Budi Dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).
Adapun Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 1,38 triliun dan Blokir Non Austomatic Adjustment sebesar Rp 158,51 miliar, kemudian penambahan Rp 1,35 triliun hingga pagu akhir Rp 33,41 triliun.
Realisasi per sumber dana Kemenhub mencakup Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
"Dari yang kita peroleh terdiri dari PNBP, lalu SBSN, BLU, dan juga PLHN serta RM kita harapkan pagu pagu ini bisa saling melengkapi dan kami berusaha untuk meningkatkan PNBP, melakukan upaya peningkatan BLU dan secara intensif melakukan kegiatan peningkatan dari PLHN," jelas Menhub Budi.
Proporsi Pagu Anggaran
Proporsi pagu per sumber dana untuk RM senilai Rp 19,3 triliun, SBSN Rp 9,3 triliun, PNBP Rp 3,55 triliun, BLU Rp 1,70 triliun, dan PHLN Rp 1,47 triliun.
Secara total, realisasi anggaran Kemenhub di tahun 2023 sudah mencapai 31,26 persen atau senilai Rp 10,44 triliun.
"Kami laporkan bahwa dari anggaran 2023 hingga 31 Mei sudah 30 persen kita serap, dan ini akan kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu karena praktis kontrak kontrak yang harus kita jalani sudah dilakukan, bahwa penyerapan ini belum maksimal karena ada beberapa pekerjaan yang harus dipercepat," papar Menhub Budi.
Advertisement
