Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, meminta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendorong percepatan implementasi berbagai kebijakan di tingkat daerah.
Dalam konteks reformasi birokrasi, gubernur dapat menjadi akselerator reformasi birokrasi berdampak, baik dari sisi manajemen ASN atau PNS, transformasi digital, dan pelayanan publik di berbagai pemerintah kabupaten/kota. Sehingga bisa mendorong target lebih luas untuk menurunkan kemiskinan dan memacu investasi.
Advertisement
"Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar reformasi birokrasi lebih memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya tumpukan kertas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka birokrasi harus lincah dan cepat," pinta Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).
Dikatakan sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. "Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima. Sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan pembangunan nasional yang diharapkan seluruh masyarakat," imbuhnya.
Mantan Kepala LKPP ini menyampaikan, saat ini reformasi birokrasi (RB) dibagi menjadi double track, yakni RB General dan RB Tematik. RB Tematik berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan inflasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual presiden.
"Tentunya para gubernur yang berperan sebagai perpanjangan pemerintah pusat/wakil pemerintah pusat di daerah harus menjadi akselerator dalam pelaksanaan RB. Sehingga berdampak kepada kepada percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi, serta berbagai prioritas pembangunan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi masing-masing," paparnya.
Anas juga mengatakan, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, digitalisasi menjadi salah satu cara memperbaiki birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penyelenggaraan SPBE dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan publik.
Selain itu, dengan penyelenggaraan SPBE yang baik, maka akan dapat menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum.
"Kuatnya kepemimpinan digital menjadi main driver kesuksesan transformasi digital. Di samping itu, rekrutmen talenta digital (termasuk dari sektor swasta), fokus pada kebutuhan pengguna (citizen centric), revolusi digital di seluruh lini, sinergi antara strategi digital dan strategi data juga menjadi faktor kunci kesuksesan transformasi digital," tuturnya.
Bansos Pangan Diperpanjang, 22 Juta Keluarga Dapat Beras 10 Kg
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diperpanjang selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.
"Kalau beras dan (pangan) stunting sampai Juni 2024, hanya itu. El Nino tidak," kata Airlangga saat ditemui usai konferensi pers PDB Kuartal III 2023, di kantor Kementerian Perekonomian, Senin (6/11/2023).
Untuk rinciannya, bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 7,9 triliun untuk bantuan beras tahap pertama periode Maret - Mei 2023.
Kemudian, untuk tahap kedua, Pemerintah mengalokasikan Rp 8 triliun untuk bantuan beras periode September - November 2023. Lalu, Pemerintah menambah anggaran bantuan beras sebesar Rp 2,67 triliun untuk periode Desember 2023.
Maka secara keseluruhan total bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tahun 2023 sebesar Rp 18,27 triliun.
Lebih lanjut Airlangga menegaskan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.
Adapun terkait kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya mencapai 1.442.945 ton. Kemudian, realisasi penyaluran bantuan pangan di bulan September sebesar 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, serta November di 18,45 persen. Sementara untuk bulan Desember masih dalam persiapan.
"Dan kita masih ada di bulan Desember,” tutup Airlangga.
Advertisement
Mitigasi Dampak El Nino, Kemenkeu Tambah Anggaran Bansos Beras Rp 2,67 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk tambahan bantuan sosial (bansos) beras sebagai upaya memitigasi dampk El Nino terhadap masyarakat miskin dan rentan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tambahan bansos beras tersebut sebagai salah satu upaya APBN guna menjaga dan mendukung daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan harga beras.
"Karena ini penyebabnya El Nino, dan harga beras meningkat maka kita memberikan bantuan beras," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023).
Bendahara negara ini menjelaskan, sebelumnya Pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 7,9 triliun untuk bantuan beras tahap pertama periode Maret - Mei.
Kemudian, untuk tahap kedua, Pemerintah mengalokasikan Rp 8 triliun untuk bantuan beras periode September - November 2023. Kemudian, Pemerintah menambah anggaran bantuan beras sebesar Rp 2,67 triliun untuk periode Desember 2023.
"Waktu El Nino sudah di woro-woro kita memberikan tambahan beras September hingga November itu dananya Rp 8 triliun dan kita tebalkan nambah lagi Rp 2,67 triliun untuk Desember," ujarnya.
