Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan di tengah kondisi krisis global akibat perang Rusia dengan Ukraina dan Israel dengan Palestina, memperkuat ketahanan ekonomi menjadi hal penting yang harus dilakukan.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mempertahankan keunggulan sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi tantangan global.
Advertisement
Menurut Lestari, dampak krisis global dan perubahan iklim yang terus berlanjut mesti diantisipasi dengan sejumlah kebijakan yang menunjang ketahanan ekonomi dalam negeri.
Meski di tengah prediksi melambatnya perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia berdasarkan catatan BPS tumbuh 4,94% (yoy).
Optimisme itu harus diimbangi dengan kewaspadaan. Apalagi terjadi kenaikan suku bunga, kenaikan harga minyak, pelemahan nilai rupiah dan penurunan devisa dalam sebulan terakhir," ujarnya saat membuka diskusi daring 'Memperkuat Ketahanan Ekonomi Menghadapi Ancaman Resesi di Akhir 2023" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/11/2023).
Bagaimana kita memperkuat sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki sebagai persiapan menghadapi tantangan tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah sebuah keniscayaan.
Ada Indikasi Menuju Resesi
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Wiwiek Rabiatul Adawiyah berpendapat secara garis besar ada indikasi menuju resesi karena perekonomian nasional sangat terkait dengan dampak kebijakan perekonomian sejumlah negara mitra dagang.
Menurut Wiwiek, potensi resesi harus diwaspadai karena dampaknya luar biasa terhadap ketersediaan lapangan kerja, investasi dan kebijakan ekonomi dalam negeri.
Namun, ungkap dia, dari hasil survey Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara umum masyarakat tidak melihat kekhawatiran terjadi resesi ekonomi di Indonesia, meski masyarakat melihat juga adanya kenaikan harga minyak dan bermunculannya pengangguran.
Wiwiek mendorong kerja sama yang kuat antara pemerintah dan swasta sehingga menghasilkan kebijakan yang komprehensif di sisi ekonomi makro dan sektor ekonomi mikro dengan mengembangkan potensi lokal setiap daerah.
Menurut Wiwiek, perlu dikembangkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi dan kalangan bisnis, dalam proses penguatan sektor ekonomi mikro.
Selama ini, ungkap dia, kebijakan-kebijakan makro sulit dipahami oleh masyarakat bawah, sehingga perlu didekati dengan kebijakan yang diterapkan secara bersamaan untuk penguatan di sektor makro dan ekonomi mikro.
Advertisement
