Liputan6.com, Abuja - Persetujuan Presiden Nigeria Bola Tinubu terhadap anggaran tambahan yang mengalokasikan jutaan dolar untuk kapal pesiar atau yacht kepresidenan dan mobil SUV bagi istri dan pejabat tinggi pemerintah kembali memicu kemarahan rakyat Nigeria atas apa yang mereka lihat sebagai kesenjangan ekonomi yang semakin besar.
Tinubu pada Rabu (8/11/2023), menandatangani undang-undang anggaran yang mengalokasikan USD 38 juta atau sekitar Rp598 miliar untuk armada udara kepresidenan dan renovasi lainnya.
Advertisement
Sekitar USD 6,1 juta atau sekitar Rp95 miliar yang dianggarkan sebelumnya untuk kapal pesiar tersebut dialokasikan oleh anggota parlemen untuk "pinjaman mahasiswa" – dengan persetujuan senat. Demikian seperti dilansir AP, Jumat (10/11).
Angkatan Laut Nigeria mengatakan telah menerima pengiriman kapal pesiar tersebut, namun belum dibayar.
Membantu Melakukan Pekerjaan dengan Baik
Juru bicara kepresidenan Anjuri Ngelale berpendapat bahwa anggaran tambahan tersebut bertujuan untuk memperkuat arsitektur keamanan Nigeria dan mengatasi defisit infrastruktur penting, serta beberapa pertimbangan lainnya.
"Sekitar 30 persen dari dana tersebut akan dibelanjakan untuk keamanan dan 35 persen lainnya untuk penyediaan infrastruktur penting," ungkap Ngelale.
Baru-baru ini, majelis nasional yang beranggotakan 460 negara mengonfirmasi bahwa semua anggota parlemen akan mendapatkan masing-masing sebuah SUV baru yang dilaporkan dengan harga masing-masing lebih dari USD 150 ribu atau sekitar Rp2,3 miliar.
Para anggota parlemen mengklaim kendaraan ini akan membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik.
Advertisement
Salah Satu Negara Termiskin di Dunia
Nigeria, salah satu negara termiskin di dunia, saat ini mengalami kenaikan harga pangan hingga mencapai rekor tertinggi.
Rasa frustrasi masyarakat Nigeria juga meningkat karena melihat para politikus mendapatkan gaji yang besar, sementara orang lain seperti para profesional medis sering kali harus melakukan aksi mogok untuk memprotes upah yang rendah.
"Berkat rahmat Tuhan saya bisa makan. Ini sulit,” kata Nduka Omeje, seorang pedagang di permukiman Apo di Abuja.
Serikat buruh berjuang untuk membuat pemerintah menaikkan upah minimum pegawai negeri dari USD 67 atau sekitar Rp1 juta per bulan. Kenaikan gaji pada tahun 2019 terjadi setelah para pekerja melakukan protes.
