Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberi penjelasan terkait laporan masyarakat soal adanya permintaan Polri agar CCTV yang dipasang KPU dan Bawaslu di wilayah Jawa Timur bisa diakses oleh polres setempat.
Menurut Hasyim, permintaan itu bukan bertujuan negatif, justru demi menjaga keamanan yang lebih baik. Permintaan itu pun sudah diketahui oleh Hasyim sebagai ketua di tingkat nasional.
Advertisement
"Pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh polisi sepengetahuan pimpinan KPU Pusat dan pimpinan Polri. Hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengan Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari seperti dikutip dari pesan singkat, Jumat (10/11/2023).
Hasyim menjelaskan, dalam Undang-Undang Pemilu, amanat untuk pengamanan adalah wewenang polisi. Kemudian, pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penggudangan).
"Berdasarkan hal tersebut maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu," ujar Hasyim.
Berdasarkan keyakinan tersebut, Hasyim menegaskan laporan masyarakat soal permintaan Polri untuk memasang CCTV terkoneksi dengan polres dan kantor-kantor KPU di Jawa Timur bukanlah temuan janggal.
Dia memastikan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh publik karena semata demi menjaga keamanan dari tindak kriminal.
"Jadi hal tersebut adalah wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan bukan fakta janggal," Hasyim menandasi.
Beredar Permintaan agar CCTV yang Dipasang KPU dan Bawaslu Bisa Dilihat Polres Setempat
Sebelumnya beredar surat telegram dari Kapolda Jawa Timur kepada ketua KPU dan ketua Bawaslu wilayah Jombang dan Blitar yang meminta kamera CCTV yang dipasang bisa dilihat oleh polres setempat.
Surat edaran Polri dilihat Liputan6.com, terdapat beberapa poin diminta, salah satunya di Kota Blitar soal pemasangan CCTV yang terkoneksi dengan Polres setempat.
Pertama, rujukan rencana operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2023-2024 perihal dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Kedua, dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 wilayah Polres Blitar Kota di obyek vital penyelenggaraan pemilu serta untuk memudahkan pemantauan situasi secara maksimal, maka perlu dilaksanakan pemasangan CCTV yang saling terkoneksi.
Ketiga, berkaitan dengan itu mohon dengan sangat kepada ketua KPU Kota Blitar untuk melakukan pemasangan CCTV yang berkualitas HD, support audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota di lingkungan kantor KPU Kota Blitar, lingkungan gudang KPU Kota Blitar dan lingkungan Bawaslu Kota Blitar.
Advertisement
Jokowi Ingatkan Semua Pihak Tidak Intervensi Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah memperingatkan semua pihak tidak coba-coba melakukan intervensi di pemilihan umum (pemilu) 2024. Dia memastikan tidak akan mudah melakukan intervensi pada pelaksaan pemilu 2024.
"Jadi jangan ada yang mencoba coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Jokowi mengaku heran dengan anggapan banyak pihak yang menyebut bahwa pemilu 2024 mudah diintervensi. Padahal, kata Jokowi, penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan sangat demokratis.
"Sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi, diintervensi dari mana?" kata Jokowi.
Dia mengatakan, pemilu 2024 sangat terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat dan media. Hal ini dapat dilihat dari saksi-saksi partai dan aparat yang menjaga tempat pemungutan suara (TPS).
"Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang ada di dekat TPS," jelas Jokowi.
"Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain," sambung dia.
Anies Ingatkan agar Jokowi Netral di Pilpres 2024
Terkait persoalan netralitas instansi dan lembaga negara dalam pemilu sebelumnya sempat disinggung bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan usai makan siang bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, akhir Oktober lalu.
Secara khusus, Ganjar berharap semua penyelenggara negara tidak berpihak kepada salah satu pasangan.
"Demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial menjadi berat sebelah. Tugas kita, yuk jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul betul imparsial (tidak memihak), semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga," kata Ganjar Pranowo.
Senada, Anies mengingatkan agar Presiden Jokowi menjaga netralitas di pemilu 2024. Ia menyebut banyak pihak yang menitipkan pesan itu untuk disampaikan ke Jokowi.
"Kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden, dan mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres, pemilu," ujar Anies.
Advertisement
