Liputan6.com, Mamuju - Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Kunjungannya itu untuk melihat sejauh mana intervesi masalah 4+1 di daerah yakni stunting, pernikahan dini, anak putus sekolah, kemiskinan ekstrem dan inflasi.
Dalam penaganan masalah 4+1 daerah, Kecamatan Kalumpang yang berbatasan langsung dengan Luwu Utara, Sulsel diintervensi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar. Sejak beberapa bulan terakhir DPMPTSP secara intensif melakukan intervensi di daerah itu.
Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh usai kunjungannya mengatakan, ada tiga agenda besar dalam kunjungannya ke Kalumpang. Yakni penanganan stunting, penangan kemiskinan dan mencegah anak tidak sekolah (ATS).
Baca Juga
Advertisement
"Alhamdulillah progres kita hari ini bagus. Seperti penanganan stunting di Desa Kalumpang, dari 64 bayi hanya delapan yang stunting, jadi lumayan hanya sekitar 12 persen," kata Zudan, Sabtu (11/11/23).
Sestama BNPP itu juga menambahkan, untuk penanganan kemiskinan di Kalumpang, dia ingin pemerintah memberikan banyak subsidi bagi masyarakat. Dia juga menekankan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan.
"Program-program yang bersifat padat karya harus diperbanyak itu memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. Kuranganya lapangan pekerjaan bisa kita tangani dengan cara subsidi, seperti program keluarga harapan, pasar murah dan bantuan dari desa," ujar Zudan.
Untuk penanganan anak tidak sekolah (ATS), Zudan ingin menerapkan konsep dasawisma, dimana dilakukan pengawasan dan pemberdayaan hingga kemasyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.
"Termasuk anak tidak sekolah bisa kita cegah dengan konsep jaga keluarga, jaga tetangga atas dasar dasawisma tadi, agar menjaga bangsa," jelas Zudan.
Sedangkan, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Aziz mengatakan, intervensi dalam penanganan masalah 4+1 daerah yang dia lakukan di Kalumpang sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur Sulbar.
"Kita terus berupaya melakukan intervensi penanganan 4+1 ini sesuai dengan arahan Bapak Pj Gubernur. Setelah ini kita akan lebih masifkan lagi dalam penaganan 4+1 ini," tutup Habibi.
