Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid bicara soal tudingan adanya nepotisme dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Pencalonan Gibran dituding bagian dari nepotisme lantaran Wali Kota Solo itu merupakan anak Presiden Joko Widodo dan keponakan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Advertisement
"Nepotismenya ada dimana? Yang namanya nepotisme itu kalau Pak Jokowi angkat anaknya jadi menteri, ada bupati angkat istrinya jadi kepala dinas. Jabatan-jabatan yang sifatnya diangkat. Sementara jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, jabatan elegted, jabatan yang dipilih oleh rakyat, yang mandatnya dari rakyat," ujar Nusron di Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023).
Nusron menyebut Jokowi tak bisa disebut melakukan nepotisme jika Gibran nantinya terpilih menjadi wakil presiden. Pasalnya, dia menyebut Jokowi dan masyarakat lainnya hanya memiliki satu suara dalam Pemilu.
"Pertanyaannya adalah kalau Pak Jokowi kemudian memilih anaknya Mas Gibran jadi wakil dalam pemilu nanti, apa cukup hanya seorang Jokowi bisa menjadikan presiden kalau rakyat tidak mau? Jadi ini mandatnya adalah karena elegted adalah mandat dari pada rakyat," kata dia.
"Jadi tidak ada kata-kata istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elegted," dia menambahkan.
Selain itu, Nusron memastikan jika nantinya Gibran terpilih, itu bukan karena peran Jokowi. Melainkan berdasarkan pilihan masyarakat.
"Pertanyaan apakah Pak Jokowi bisa merekayasa mandat dari rakyat? Tidak bisa, wong 240 juta rakyat yang memberikan mandat masa di rekayasa," kata dia.
Soal Pendirian MK
Dia kemudian mengimbau agar para politisi tidak saling menuduh satu sama lain. Menurut dia lebih baik saling adu gagasan untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Ayo kita adu gagasan, comited demokrasi, comited penegakan hukum, comited terhadap ham, comited hal lain yang sudah konsensus bangsa Indonesia. Apa kemudian kalau kita menang kemudian kita akan mengubah supaya pemilu enggak langsung? Enggak, kita comited demokrasi kok," ucap dia.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan soal pembentukan dan pendirian Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati menyebut, dasar pendirian MK salah satunya yakni untuk melawan pemerintahan yang otoriter.
"Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi, adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter," ujar Mega dalam pidatonya yang disiarkan di Youtube, Minggu (12/11/2023).
"Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi," Megawati menambahkan.
Megawati menyebut, praktik kekuasaan yang otoriter seperti itu yang mendorong lahirnya reformasi. Dia menyebut dari zaman orde baru hingga menuju reformasi bukanlah sesuatu yang hal mudah. Banyak korban bertebaran di sana.
"Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu, sampai saat ini, kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain lain," kata Megawati.
"Mereka banyak saksi-saksi hidup, yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi," Megawati menambahkan.
Advertisement
Perjuangan Menuju Reformasi
Megawati menyebut, perjuangan menuju reformasi ini dilakukan untuk menutup rapat-rapat kekuasaan yang otoriter. Dari perjuangan reformasi ini lahirnya sistem demokrasi yang kita jalani hingga saat ini.
"Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksaaan Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi," kata Megawati.
