Liputan6.com, Jakarta - Politisi Sinn Fein meminta Duta Besar Israel untuk Irlandia harus diusir sampai gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan.
Atas pernyataan ini, Sinn Fein mendapat beberapa kritik atas posisinya, termasuk dari SDLP dan People Before Profit.
Advertisement
Tak hanya Partai Republik, presiden partai Mary Lou McDonald mengatakan, semakin parahnya skala krisis berarti diperlukan sanksi, dikutip dari laman BBC, Senin (13/11/2023).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, tidak akan ada gencatan senjata sementara sampai sandera Israel dibebaskan dari Gaza.
Israel mulai membom Gaza setelah Hamas membunuh lebih dari 1.400 orang di Israel dan menculik lebih dari 200 lainnya sejak 7 Oktober.
Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan, lebih dari 9.000 orang tewas di Gaza.
“Pendekatan kami adalah gencatan senjata sejak awal dan kami tidak terkecuali dalam hal ini,” kata Nyonya McDonald.
“Itulah hukum internasional yang tetap menjadi prioritas kami. Namun, ketika Israel memalingkan wajahnya dari seruan gencatan senjata, ketika krisis semakin mendalam dan kekerasan menjadi semakin intens, jelas ada konsekuensi yang harus dihadapi di Irlandia.”
“Taoeach (Perdana Menteri Irlandia) dan pemerintah, harus mengikuti logika penilaian mereka sekarang, yaitu bahwa Israel saat ini tidak bertindak semata-mata untuk membela diri, dan mereka menerapkan hukuman kolektif pada warga sipil yang tidak bersalah."
Sinn Fein mengatakan bahwa Duta Besar Israel, Dana Erlich, seharusnya "tidak lagi menikmati status diplomatik di Irlandia" sampai gencatan senjata diumumkan.
Sayap pemuda partai tersebut telah menyerukan agar duta besar tersebut diusir bulan lalu, setelah terjadi serangan di sebuah rumah sakit di Gaza.
Pekan lalu, pemerintah Irlandia mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengusir duta besarnya dan Taoiseach (PM Irlandia) Leo Varadkar mengatakan penting untuk membuka "jalur komunikasi".
Berbicara kepada wartawan dalam perjalanannya ke Korea Selatan pada hari Jumat, Varadkar mengatakan apa yang terjadi di Gaza bukan sekedar pembelaan diri Israel, namun "menyerupai sesuatu yang lebih mendekati balas dendam".
Jokowi Sampaikan 4 Saran di KTT Luar Biasa OKI Terkait Penyelesaian Konflik Palestina-Israel
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat saran saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pertemuan para pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim ini digelar di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023).
Presiden Joko Widodo berbicara tentang pentingnya OKI untuk bersatu dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Saran pertama, Presiden Jokowi mendesak agar Israel segera melakukan gencatan senjata, dikutip dari laman kemenag.go.id, Minggu (12/11/2023).
"Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi 'self defense' dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata," kata Presiden Jokowi dalam siaran pers dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Kedua, Presiden Jokowi meminta penyaluran bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina di Gaza dipercepat. Presiden juga minta agar Israel menghormati hukum internasional.
"Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Contoh, RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar. Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional," jelasnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Dia mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya.
"Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional," ucapnya.
Advertisement
Saran Keempat dari Jokowi
Saran keempat, Presiden Jokowi meminta OKI untuk mendesak agar perundingan damai segera dimulai. Presiden mengatakan Indonesia sangat terbuka mengambil peran dalam perundingan tersebut.
"Jika memang mekanisme quartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut," ucapnya.
Presiden Jokowi juga menegasakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden mengaku akan menyampaikan hasil KTT OKI kepada Biden untuk penyelesaian konflik di Gaza.
"Dari Riyadh saya sudah terjadwal melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan sampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden," pungkasnya.
