Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI akan kembali mengkaji skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).
Power wheeling merupakan skema yang membolehkan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik hijau. Kemudian, disalurkan ke pelanggan dengan memanfaatkan infrastruktur milik PT PLN (Persero) dengan membayar tarif yang ditentukan Kementerian ESDM.
Advertisement
Meski kebijakan ini menimbulkan polemik, Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal mengkaji rencana memasukan skema power wheeling ke dalam RUU EBET.
"Besok mau raker (dengan Komisi VII DPR RI). Kita mau mempercepat masuknya bauran (EBT), terus masa enggak boleh," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Menurut dia, kebijakan ini juga akan membantu sektor industri yang produknya diwajibkan memenuhi syarat ramah lingkungan. Jika tidak, produk ekspor bersangkutan bakal kena pajak tambahan.
Oleh karenanya, Arifin meminta PLN legowo berbagi jalur transmisi kepada sektor industri yang ingin mengembangkan pembangkit EBT.
"Seharusnya dia (PLN) bisa bernegosiasi minta, bisa ada kesepakatan nanti jika masuk tapi lewat jalur transmisinya yang ada. Nah, itu charge-nya berapa itu nanti dari negosiasi masing-masing," ungkapnya.
"Nanti semuanya itu mekanismenya harus saling menguntungkan," ujar Arifin.
Arifin pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN bisa menerima usulan skema tersebut. "Harusnya dibuka dong," pungkasnya.
PLN Bersama 5 Perusahaan Dunia Sepakati Pengembangan Listrik Hijau
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima perusahaan energi terkemuka dunia untuk pengembangan ekosistem listrik hijau di tanah air.
Dalam gelaran Enlit Asia 2023, PLN terus memperluas jalinan kolaborasi di tingkat global demi mengakselerasi transisi energi
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Hitachi Sakti Energy Indonesia, Electricite de France SA (EDF), GE Vernova, The Danish Energy Agency dan China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam rangka menghadapi krisis perubahan iklim, komunitas energi global mesti bersatu.
Sehingga, tantangan transisi energi yang muncul di berbagai bidang mulai dari inovasi teknologi, investasi dan kebijakan bisa segera diatasi.
"Dengan kolaborasi ini, kita tidak hanya akan mampu memetakan setiap tantangan yang ada, tetapi juga mampu mengatasi setiap tantangan tersebut. Sehingga, misi besar transisi energi bisa terwujud," ungkap Darmawan dalam Enlit Asia 2023 dengan tema"Strengthening ASEAN Readiness in Energy Transition” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.
Melalui kolaborasi dengan kelima perusahaan ini, PLN akan memperoleh dukungan dalam menjalankan transisi energi untuk mencapai net zero emissions di tahun 2060.
Advertisement
Misi Besar PLN
Berbagai upaya mencapai misi besar ini terlihat dari MoU yang dijalin PLN dengan 5 perusahaan tersebut. Seperti MoU PLN dengan HK dalam menjajaki peluang kemitraan jangka panjang untuk pengembangan High Voltage Direct Current (HVDC), pumped storage, interkoneksi antarpulau, hingga smart grid.
Sedangkan MoU PLN dengan EDF, GE Vernova, dan The Danish Energy Agency akan melingkupi joint study melalui pertukaran informasi dalam berbagai hal untuk mendukung transisi energi di Indonesia.
Berbagai kolaborasi ini searah dengan identifikasi perseroan terkait tantangan mismatch sumber energi baru terbarukan (EBT) yang terisolir dengan pusat demand listrik di perkotaan.
"Kami telah mengidentifikasi adanya mismatch antara potensi EBT yang besar dengan pusat demand (listrik). Kami sedang dalam proses merancang pembangunan green enabling transmission line untuk memfasilitasinya," tambah Darmawan.
