Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut, praktik korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bukan merupakan hal baru. Hashim mengaku telah mengungkapkan hal tersebut sejak 3 tahun lalu.
"Saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu," katanya di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Advertisement
Hashim mengaku sudah berbicara perihal korupsi di Kemenhan sejak sekitar 2020, tetapi hal itu justru diabaikan.
"Kan saya sudah sebut kan. Ada senapan, ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu," ujar adik kandung Prabowo Subianto ini.
"Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru," katanya menambahkan.
Prabowo Janji Akan Perkuat KPK
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini pun menyatakan, bahwa capres Prabowo Subianto bakal memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika nanti terpilih menjadi presiden RI. Bahkan, Prabowo berjanji akan menambahkan personel di KPK.
"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," ujarnya.
"Ya komitmen Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang adalah pemberantasan korupsi. Itu sudah ada begitu," ucap Hashim Djojohadikusumo menandaskan.
Korupsi di Kemenhan Saat Awal Prabowo Menjabat
Sebelumnya, Hashim juga mengungkapkan, bahwa terdapat kasus korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di masa awal Prabowo Subianto menjabat.
Kala itu, cerita Hashim, Prabowo harus menandatangani kontrak senilai Rp51 triliun. Angka tersebut ternyata sudah dinaikkan dari nilai yang sebenarnya.
"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak yang harus dia tanda tangani senilai Rp51 triliun. Ini korupsi mark up-nya gila," ujar Hashim saat memberikan sambutan di depan anggota Relawan Jokowi (REJO) Prabowo Gibran Milenialz di Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023).
Hashim berujar, kontrak tersebut terkait dengan pembelian senjata. Untuk harga satu senjata, seharusnya dibanderol 800 dolar tetapi ditulis 10.800 dolar.
"Mark upnya 1.250 persen. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja menteri pertahanan, 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," ujar Hashim.
Advertisement
Prabowo Batalkan Kontrak
Mendengar hal itu, Prabowo mengaku kaget. Ia pun langsung membatalkan seluruh kontrak yang sedang berjalan.
"Waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun. Dia dikritik sebagai Prabocor," ucap Hashim.
"Dia tidak ada waktu untuk tender ulang. Apa yang terjadi? Dia batalkan semua kontrak. Dia batalkan kontrak-kontral senilai Rp51 triliun dari pada dia merestui korupsi karena dia sudah tahu ini korupsi," sambungnya.
Lebih lanjut, Hashim pun memuji pilihan yang diambil Prabowo. Pasalnya, bisa saja Prabowo mengambil untung sedikit karena tidak akan ketahuan.
"Kalau Prabowo jahat, dia minta saja satu persen dari rekanan. Nggak usah gila-gila lah, nggak usah 50 persen, 100 persen, lima persen aja. Saya kira BPK atau KPK tidak akan lihat itu. Betul tidak?" imbuhnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Merdeka.com
