Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali angkat bicara soal pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bahwa kubu Ganjar-Mahfud akan membangun komunikasi dengan kubu Anies-Cak Imin untuk melawan tekanan penguasa.
Ahmad Ali mengaku heran dengan rencana tersebut, pasalnya menurut Waketum NasDem ini, posisi Hasto juga merupakan bagian dari partai penguasa atau pemerintahan saat ini.
Advertisement
"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," kata Ahmad Ali, pada wartawan, Sabtu (18/11/2023).
Apabila konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan 2024 mendatang.
"Jangan ajak-ajak kita bos. NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapatkan banyak tekanan dari aparat negara saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
“Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain,” kata Hasto di Hotel Sari Pacific, Sabtu (18/11/2023).
Hasto Klaim Sudah Komunikasi dengan Tim AMIN
Menurut Hasto, tidak hanya pihak Ganjar-Mahfud yang mendapatkan banyak tekanan. Pihak Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mengalami hal serupa.
“Oh, ya banyak (tekanan), Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan,” kata Hasto.
Terkait adanya kesamaan dengan AMIN itu, Hasto menyebut telah berkomunikasi dengan tim pemenangan AMIN untuk menangani tekanan dari penguasa.
“Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite,” kata Hasto.
Advertisement
Hasto Ungkap Kondisi Batin Menteri dari PDIP
Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap para menteri yang berasal dari partainya sudah merasa tak nyaman duduk di pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi menteri di PDI Perjuangan tetap punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara karena tugasnya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia siapapun itu presidennya," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (18/11).
"Jadi tekanan-tekanan nggak ada, tapi ada batin yang kurang pas ya mungkin, tapi ya kita semua bekerja," sambungnya.
Menurutnya, PDIP sudah banyak mengalami peristiwa naik dan turun di perpolitikan.
"Sehingga kami sudah menampilkan suatu tingkat kedewasaan, ya ibaratnya ini ujian naik kelas ibaratnya ini ujian mental spiritual, ujian terhadap soliditas partai," kata Hasto.
"Ujian terhadap konsistensi di dalam semangat juang khususnya amanat reformasi ini semua ujian ujian bagi kami," ujarnya.
Isu Menteri dari PDIP Mundur Tidak Benar
Namun, ketika ditanya apakah para menteri dari PDIP akan mundur dari kabinet, Hasto langsung menyudahi wawancara.
Namun, beredar isu menteri-menteri Jokowi yang berasal dari PDIP akan mundur dari kabinet. Saat ini dalam kabinet Jokowi ada tujuh orang menteri yang berasal dari PDIP.
Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Kemudian Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet yaitu Pramono Anung.
Mensesneg Pratikno menegaskan jika isu mundurnya menteri-menteri dari PDIP ini tidak benar.
"Ah, enggak-enggak. Ana-ana wae (ada-ada saja isunya). Enggak ada, enggak," ucap Pratikno di UGM, Rabu (25/10).
Mantan Rektor UGM ini menyebut saat ini suasana dalam kabinet Jokowi tetap harmonis. Para menteri dinilai Pratikno tetap fokus bekerja sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Harmonis. Kerja. Fokus," ucap Guru Besar Fisipol UGM ini.
Advertisement
