Aktivis yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal dan penyerahan dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (20/11/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Dalam aksi tersebut dilakukan juga penyerahan dokumen untuk menyampaikan kepada pemerintah Jepang terkait masukan masyarakat sipil di Indonesia terhadap dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Para aktivis membawa spanduk berisikan pesan: 'Just Energy Transition For People, Not Profit' (Transisi Energi Yang Berkeadilan Untuk Rakyat, Bukan Profit) dan 'Say No To False Solution, Say No To False Transition' (Katakan Tidak Untuk Solusi Palsu, Katakan Tidak Untuk Transisi Palsu). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Rancangan rencana investasi dan kebijakan komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) dinilai kurang memihak masyarakat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Rancangan CIPP berfokus pada pengembangan energi terbarukan skala besar namun mengabaikan energi terbarukan berbasis masyarakat. Hal itu dinilai menyalahi prinsip utama transisi energi berkeadilan yakni leave no one behind. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sejauh ini, rancangan dokumen CIPP dianggap masih melihat masyarakat hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang bisa berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Rancangan dokumen CIPP dinilai perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan merangkul pemerintah daerah dalam mengelola transisi energi berkeadilan dengan pemetaan kebijakan hingga ke tingkat daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
