Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menegaskan, jika di Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya akan memiliki konsep kota hijau. Artinya, kendaraan yang digunakan, baik pribadi ataupun umum adalah listrik.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun mendukung target Jokowi di IKN Nusantara tersebut. Ia mengatakan, PLN mendukung keseriusan pemerintah untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota hutan atau forest city yang pintar, hijau, indah, dan ramah lingkungan.
Advertisement
Seluruh mobilitas di IKN, kata dia akan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik.
"Komitmen PLN menghadirkan listrik yang tidak hanya andal untuk Ibu Kota baru, tetapi juga bersih sejalan dengan target Net Zero Emissions 2060 dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya," ungkapnya.
PLN berencana membangun sekurangnya 19 tambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2024. PLN juga memastikan SPKLU tersedia di kota-kota penyangga IKN, seperti di Balikpapan dan Samarinda.
Saat ini, telah terdapat 9 SPKLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah tersebut akan bertambah 31 Unit pada 2024.
Soal Investasi EV, Indonesia Tak Boleh Kalah dari Thailand dan Vietnam
Negara Asia Tenggara terus mengembangkan industri kendaraan listriknya. Dengan begitu, pesaing Indonesia untuk bisa menguasai pasar kendaraan roda empat dan roda dua ramah lingkungan tersebut, akan semakin banyak, termasuk Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam.
Dijelaskan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi M Firdausi Manti, Indonesia tak boleh terlambat untuk terus menarik investor luar negeri untuk bisa menanamkan modalnya di Tanah Air.
"Negara tetangga juga sama-sama nih, sangat agresif untuk mengundang principle investor untuk membangun pabrik kendaraan listrik di negaranya masing-masing. Karena mereka juga melihat kedepannya tren dunia otomotif seperti itu. Nah, kita juga tidak boleh terlambat mengantisipasi hal ini," uajrnya dalam agenda Dekarbonisasi Sektor Transportsdi melalui Adopsi KBLBB, Jumat (17/11/2023).
Jika negara tetangga Indonesia lebih dulu memproduksi kendaraan listrik, khawatirnya itu akan menjamur di Indonesia. Alhasil, Indonesia hanya menjadi pasar konsumen.
Lebih lagi, ada perjanjian dagang antara negara-negara ASEAN yang memungkinkan bea 0 persen. Maka, dia menyebut, Indonesia harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengundang investor merealisasikan investasinya membangun pabrik kendaraan listrik.
"Karena kalau tidak, kedepannya dikhawatirkan, karena di kita kan ada free trade agreement ya, antara ASEAN itu nol. Kalau banyakan pabriknya yang kendaraan ICE (kendaraan BBM) kita terlalu banyak, kita terlambat untuk membangun industri kendaraan listrik, bisa-bisa nanti kita dipenuhi pasar impor dari Thailand karena bea masuknya juga nol," paparnya.
Advertisement
