Liputan6.com, Brussels - Pembentukan negara Palestina akan menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Israel. Demikian disampaikan oleh Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell, Senin (20/11/2023).
Borrell menggelar pertemuan video dengan para menteri luar negeri ke-27 negara anggota UE setelah mengunjungi Timur Tengah untuk membahas perang Israel vs Hamas.
Advertisement
Diplomat tertinggi UE itu mengatakan dirinya sudah mengambil "kesimpulan politik mendasar" dari hasil diskusinya di kawasan Timur Tengah.
"Saya rasa jaminan terbaik bagi keamanan Israel adalah pembentukan negara Palestina," ungkapnya dalam ringkasan tertulis pertemuan UE, seperti dikutip VOA Indonesia, Rabu (22/11).
Borrell telah menekankan bahwa Israel tidak boleh menduduki Gaza setelah konflik saat ini berakhir dan bahwa kekuasaan wilayah itu harus diserahkan kepada otoritas Palestina.
"Terlepas dari tantangan besar yang ada, kita harus menjalankan pemikiran kita mengenai upaya penstabilan wilayah Gaza dan negara Palestina pada masa depan," ungkapnya.
Dalam jangka pendek, Borrell mengatakan, setelah mengunjungi sejumlah negara Arab, ada "urgensi" mengenai situasi kemanusiaan yang gawat di Gaza, yang saat ini dikuasai oleh Hamas.
"Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan sesegera mungkin merupakan sebuah kemajuan besar, namun kita harus memastikan penerapannya secara cepat," kata pejabat UE itu.
Kekhawatiran besar lainnya adalah kemungkinan konflik itu akan semakin memperburuk situasi di Tepi Barat dan menyeret aktor-aktor lain di Timur Tengah.
"Mengingat meningkatnya kekerasan ekstremis dan pemukim terhadap warga Palestina, terdapat risiko nyata bahwa situasi itu dapat mengeskalasi,” kata Borrell.
"Laporan mengenai sebuah kapal yang dibajak oleh Houthi adalah sinyal mengkhawatirkan lainnya mengenai risiko meluasnya konflik regional."
Tekankan Agar Israel Tidak Termakan Amarah
Sebelumnya, Borrell telah menekankan kepada Israel untuk membuat perbedaan antara Hamas dan rakyat Palestina, dan tidak "termakan oleh kemarahan"/
Borrell berada di Israel, Kamis (16/11) dan mengunjungi kibbutz (pemukiman Israel) yang diserang Hamas.
Berbicara dalam konferensi pers di Tel Aviv, Borrell menyatakan bahwa "satu kengerian tidak membenarkan kengerian lainnya."
"Hamas harus dikalahkan. Namun Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hamas adalah satu hal, dan rakyat Palestina adalah hal yang lain. Kita tahu bahwa perang itu mengerikan dan apa yang kita lihat di sini mengerikan. Saya sudah cukup tua untuk melihat banyak tempat mengerikan di dunia yang dilanda peperangan. Dan tidak jauh dari sini adalah Gaza. Warga sipil yang tidak bersalah, termasuk ribuan anak-anak, telah tewas dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang juga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan membutuhkan bantuan," ujarnya.
Advertisement
Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Israel Hampir Tercapai
Di sisi lain, pemimpin Hamas mengaku pada Selasa (21/11), pihaknya hampir mencapai perjanjian gencatan senjata dengan Israel di tengah serangan mematikan yang terus dilancarkan ke Gaza. Hal tersebut diungkapkan ajudan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh via pesan tertulis kepada Reuters.
Dalam pesan yang sama disebutkan bahwa Hamas telah memberi respons kepada mediator, yakni Qatar. Namun, pernyataan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Pembahasan Negosiasi
Seorang pejabat Hamas lainnya, Issat el Reshiq, mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa negosiasi dipusatkan pada berapa lama gencatan senjata akan berlangsung, pengiriman bantuan ke Gaza, dan pertukaran sandera antara yang ditawan Hamas dengan tahanan Palestina di Israel.
Kedua belah pihak akan membebaskan perempuan dan anak. Rincian lebih lanjut terkait kesepakatan akan diumumkan oleh Qatar.
Hamas dilaporkan menyandera sekitar 240 orang selama serangannya ke Israel selatan pada 7 Oktober, yang diklaim Israel menewaskan 1.200 orang.
Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Mirjana Spoljaric disebut telah bertemu Haniyeh di Qatar pada Senin (20/11) untuk mendorong fokus kemanusiaan. Menurut pernyataan organisasi tersebut, Spoljaric juga melakukan pertemuan terpisah dengan pihak berwenang Qatar.
Advertisement
