Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin di dalam lembaganya, termasuk mengurusi masalah hukum.
Hal itu, dia sampaikan menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Saya kan Menkumham kami melakukan yang terbaik," kata Yasonna, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Perihal penegakan hukum, Yosonna enggan menanggapi. Sebab, dia menyebut yang mengurus soal penegakan hukum berada di institusi lainnya.
"Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksannya ada di institusi lain ya," tegas Yasonna.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan, kritik yang disampaikan Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Jokowi bukan instruksi dari partai.
Menurutnya, Ganjar memiliki data akurat saat memberikan kritik terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Puan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia memang tidak boleh ada tebang pilih.
"Enggak ada instruksi (dari partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata Puan dilansir dari Antara, Selasa (21/11/2023).
Puan mengatakan, PDIP akan mengevaluasi terkait persoalan penegakan hukum. Bagi PDIP, kata dia, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil, dan tentu saja tidak tebang pilih.
Dukung Pemerintahan
Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menegaskan, partainya tetap mendukung Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," ucap Puan.
Dia menjelaskan, dari awal posisi PDIP sampai saat ini maupun sebelum masa pemilu selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya, bagaimana kinerja pemerintah bisa terus memperbaiki diri.
"Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Selain itu, kata Puan, dia sebagai Ketua DPR RI biasanya secara berkala bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan hal-hal yang terkait isu aktual.
"Bisa juga sebagai bukan posisi presiden dan Ketua DPR, Namun, keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal," ungkapnya.
Advertisement
Puan Maharani Pastikan Akan Tetap Bertemu Jokowi
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memastikan, akan tetap bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, baik dalam agenda resmi kenegaraan sebagai Ketua DPR RI maupun dalam jabatan non pemerintahan.
"Jadi sesi-sesi selanjutnya sebagai Ketua DPR dengan Presiden pasti saya akan bertemu dengan Presiden. Kalau pun nanti ada sesi yang bukan merupakan Ketua DPR dan Presiden, maksudnya sesi resmi, tentu saja akan melakukan itu (bertemu)," tutur Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
"Buat saya silaturahmi dengan semua pihak akan menjadi sangat penting, apalagi di dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu yang akan datang," sambungnya.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
