Liputan6.com, Jakarta - Cuplikan video calon presiden (capres) Prabowo Subianto menjawab pertanyaan warga terkait solusi ekspor non-tambang dan regulasinya, viral di media sosial X atau sebelumnya Twitter. Hal tersebut lantaran Prabowo dianggap menjawab tidak sesuaiseperti yang ditanyakan.
Hal itu terjadi pada acara Diskusi Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023.
Advertisement
"Tadi bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi dan segala macamnya. Kalau di Malang, nuwun sewu (mohon maaf), itu tidak ada. Yang ada ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya. Itu bisa saja diekspor, tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana regulasinya” tanya seorang ibu peserta diskusi.
Prabowo pun menjawab dengan menyebut soal kebutuhan sekolah, rumah sakit hingga aspal. Jawabannya juga melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum. Warganet lantas ramai mempersoalkan jawaban Prabowo yang seolah-olah tidak menangkap substansi pertanyaan ibu itu.
Juru bicara bidang ekonomi capres Anies Baswedan Thomas Lembong, mengatakan bahwa mudah jika memang kuat political will dan keberpihakan pemimpin kepada para petani. Menurut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 dan Kepala BKPM periode 2016-2019 itu, kunci untuk melindungi dan memberdayakan petani singkong hingga mampu mengekspor singkong adalah kemudahan akses.
"Pertama adalah mempermudah akses pelaku usaha dan masyarakat kepada jaringan pembeli atau “Buyers” yang berfungsi sebagai agregator untuk mengumpulkan volume yang bisa diekspor. Kedua adalah mempermudah akses masyarakat pada informasi mengenai standar dan spesifikasi produk yang berlaku di negara tujuan ekspor,” kata Tom Lembong, sapaan akrabnya.
Pasar Singkong di Indonesia Tinggi
Menurut Tom, pasar singkong dan produk-produk turunannya masih besar di Indonesia. Oleh karenanya, adanya kemudahan akses, dukungan regulasi dan fasilitas pendukung produksi akan sangat membantu program swasembada singkong dan jpemberdayaan petani singkong.
"Perlu diingat bahwa Indonesia belum swasembada singkong, kita masih lumayan banyak impor produk olahan Cassava seperti tepung Cassava. Jadi peluang untuk ketela atau singkong bagi masyarakat masih besar sekali dan memang harus difasilitasi oleh Pemerintah,” papar Tom.
Setelah kemudahan akses, regulasi dan fasilitas pendukung, sambung Tom, adalah kemudahan proses sertifikasi. Jika sertifikasi didukung dengan kebijakan atau regulasi pemerintah, maka menurutnya akan menaikkan daya tawar produk petani lokal.
Sayangnya, lanjut dia, proses sertifikasi yang mudah kerap berlaku di birokrasi di negara-negara maju. Indonesia, kata Tom, harus mulai mengubah stigma sulitnya proses sertifikasi produk-produk lokal oleh birokrasi negeri ini.
"Untuk negara maju, sering ada proses sertifikasi guna menjamin kepatuhan pada standar-standar seperti ini. Tapi pelaku usaha banyak cerita ke saya: birokrasi di negara maju itu justru efisien, sehingga sertifikasi dari regulator di negara tujuan ekspor sebenarnya tidak sulit,” pungkas dia.
Advertisement
