Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo di depan Gedung DPR hari ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Revisi UU Desa dipandang perlu untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun, meningkatkan kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa berharap revisi UU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024, di mana legislatif maupun eksekutif mau mempercepat revisi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sebelumnya, pada tanggal 7 November 2023, sejumlah perwakilan desa menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi mengenai revisi UU Desa. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sementara itu, revisi UU Desa telah disepakati menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) Desa oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2023. Saat ini, RUU tersebut memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Imbas adanya aksi ini, polisi menutup Jalan Gatot Subroto mulai pukul 08.00 - 18.00 WIB. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Akibat penutupan tersebut, pengendara dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Slipi tidak bisa melintas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Pengguna jalan diharapkan untuk bisa mencari alternatif jalan lainnya, untuk menghindari kemacetan yang kemungkinan terjadi di sekitar Gedung DPR. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
