Sri Mulyani Ingin Pesta Demokrasi di 2024 Tak Ganggu Target Pembangunan

Salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah menjadi shock absorber guna melindungi daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian global yang sangat dinamis. Selain itu, APBN juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal agar sehat serta berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan konteks saat ini, peran APBN sangat vital adanya. Bagaimana tidak? Dengan gejolak geopolitik yang menggoyang perekonomian suatu negara karena rantai pasok terhambat dan Pandemi Covid-19 yang berjalan selama hampir dua tahun lamanya, APBN memainkan peran penting.

Peran penting itu pun makin terlihat dari APBN 2023 yang menunjukkan kinerja yang positif di segala aspek perekonomian masyarakat. Seiring makin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi dan buah reformasi perpajakan, pendapatan bertumbuh.

Selain itu, daya beli masyarakat mampu menopang pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan defisit serta utang terjaga di level manageable yang membuktikan bahwa risiko fiskal makin terkendali.

“Semoga kinerja positif APBN 2023 terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga menjadi kado indah untuk menyongsong tantangan di tahun 2024,” ujar Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo. 

Wahyu menjelaskan, kebijakan fiskal 2024 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Baginya, hal itu merupakan bagian dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya sekaligus terkoneksi dengan arah serta strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah.

“Untuk itu, kinerja APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024,” jelasnya.

“Demikian juga APBN 2024 akan mempunyai nilai strategis untuk menghantar Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia maju, adil, makmur di tahun 2045,” imbuh Wahyu.

Ia pun berharap agar arsitektur APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Wahyu pun menyebut, perekonomian ke depan masih akan menghadapi beberapa tantangan.

"Pertama, tensi geopolitik yang makin tinggi serta dampaknya kepada peta geopolitik dan perdagangan dunia. Kedua, dampak perubahan iklim yang makin nyata dan perlu langkah antisipasi dan mitigasi,” sebut Wahyu.

"Ketiga, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan memiliki dampak serius pada perubahan perilaku baik dari sisi konsumsi maupun produksi,” lanjutnya.

Keempat, menurut Wahyu, transisi dari pandemi ke endemi tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan smooth.

“Berbagai tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional untuk dapat memanfaatkan sebagai windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045,” ujarnya.

Wahyu menilai, arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, peran APBN didorong agar berfungsi optimal.

“Pertama APBN sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi),” ujarnya.

“Kedua, APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Ketiga, APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan),” jelas Wahyu.

Sementara itu, dirinya mengungkapkan, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. 

“Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi,” ungkap Wahyu.

Dirinya mengatakan, strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda, seperti mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. 

“Agenda kedua adalah  akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi,” kata Wahyu.

“Agenda ketiga adalah pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui penghiliran sumber daya alam, dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau,” jelasnya.

Wahyu pun menyebut, untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. 

“Kedua konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan ketiga mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan,” sebutnya.

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut;

1. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp492,0 triliun serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.
2. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
3. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif.
4. Defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27% PDB.
5. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0%, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
6. Belanja Non-K/L disepakati sebesar Rp1.376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha. 

Sejalan dengan hal tersebut, sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati adalah tingkat kemiskinan pada rentang 6,5%-7,5%, Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0%-1%, rasio gini pada 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105-108, dan nilai tukar nelayan pada 107-110.

"Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan,” ungkap Wahyu.