Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, utang pemerintah periode Januari hingga Oktober 2023 mencapai Rp 203,6 triliun. Jumlah penarikan utang tersebut hanya 29,2% dari target penarikan tahun ini sebesar Rp 696,3 triliun.
"Sampai akhir Oktober 2023 kita merealisir pembiayaan utang Rp 203,6 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).
Advertisement
Menkeu lebih lanjut menjelaskan, realisasi utang itu masih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika pembiayaan utang mencapai Rp 507,3 triliun. Artinya, penurunan realisasi utang dari tahun ke tahun mencapai 59,9%.
Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang sampai Oktober 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 185,4 triliun dan pinjaman neto Rp 18,2 triliun. "Ini menunjukkan pengelolaan utang kita masih terus terjaga dengan baik dan hati-hati,” ujarnya.
Bendahara Negara itu juga melihat bahwa tren pembiayaan utang harus dijaga pada level aman, agar tidak terekspos kenaikan suku bunga dan volatilitas nilai tukar mata uang.
Pendapatan dan Belanja
Sedangkan pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.
“Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” kata Sri Mulyani.
Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.
“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.
“Dengan posisi ini, maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp. 365,4 Triliun,” paparnya.
Belanja Pemerintah
Kemudian dari sisi belanja pemerintah, APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar 1.572,7 triliun atau 70% dari total pagu anggaran atau anggaran yang sudah dianggarkan untuk tahun ini.
Untuk pemerintah pusat, belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp. 768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu yang sudah ditetapkan bagi seluruh kementerian dan lembaga.
Sri Mulyani mengatakan, “Ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, hingga penyelesaian infrastruktur”.
Advertisement
