Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menegaskan pentingnya persatuan seluruh kelompok masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu agar tetap berjalan bersih dan terhindar dari kecurangan.
Advertisement
Ismail mengungkapkan, persatuan masyarakat sipil itu bisa berwujud rembug atau kongres, yang menghimpun ide dan kekuatan bersama guna mencegah kecurangan pemilu.
"Persatuan ini penting, dan kita harus wujudkan ini di lapangan, bukan sekadar di medsos atau media massa. Sebab yang kita hadapi ini potensi ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu," ungkap Ismail kepada media, Jumat (24/11/2023).
Ismail mengungkapkan, berbagai indikasi ketidaknetralan itu terpampang di depan mata. Seperti pelibatan perangkat desa, hingga dugaan ketidaknetralan oknum Polri.
Selain itu, lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, KPU dan Bawaslu akhir-akhir ini juga tak bisa diharapkan dalam menjaga demokrasi.
"Kemudian mengkritik kandidat yang diuntungkan oleh penyelewengan kekuasaan justru dianggap membuat gaduh dan hoaks, lalu ketika ada pihak yang mendorong netralitas, justru berpotensi dikriminalisasi, ini mengerikan," tegas Ismail.
"Di situlah pentingnya masyarakat sipil membangun kekuatan, agar pelaksanaan pilpres dan pemilu 2024 benar-benar terhindari dari kecurangan dan penyelewengan kekuasaan. Masyarakat sipil harus bersatu, jangan tercerai-berai," pungkas dia.
Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan sangat demokratis. Dia memastikan bahwa Pemilu 2024 tak akan bisa dan sangat sulit untuk diintervensi.
"Tapi sekali lagi ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Di intervensi dari mana?," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Dia menyampaikan akan ada banyak saksi-saksi partai politik dan aparat yang menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini, kata Jokowi, menandakan bahwa Pemilu 2024 sangat terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.
"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi, saksi-saksi dari partai-partai politik," katanya.
Selain itu, Jokowi menyampaikan Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan. Total ada 840.000 TPS yang dibangun di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua dari seluruh provinsi kabupaten dan kota ada 840.000 TPS, kita bayangkan 840.000 TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840.000," jelas Jokowi.
Advertisement
Pastikan Logistik Sampai di Daerah Terpencil
Menurut Jokowi, besarnya cakupan Pemilu di Indonesia menjadi tantangan besar bagi para penyelenggara pemilu yakni DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka harus memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 sampai hingga daerah-daerah terpencil.
"Sekali lagi, tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," tutur dia.
Tak hanya itu, penyelenggara Pemilu 2024 harus memastikan pesta demokrasi berjalan dengan damai, tanpa hoaks dan ujaran-ujaran kebenciaan. Jokowi ingin Pemilu 2024 menghasilkan solusi untuk masalah yang dihadapi Indonesia.
"Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian," ucap dia.
"Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita serta tentu saja proses dan hasil yang legitimete dan terpercaya," sambung Jokowi.
