Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta semua pihak menghormati seluruh prosedur agar kompetisi dalam Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan tercipta kedamaian.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional sentra penegakan hukum terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, serta para partai politik.
Advertisement
"Jadi ini yang paling penting dari pemilu ini, besok mulai kompetisi dalam bentuk kampanye, mari kita yakinkan masyarakat dengan gagasan program dan rencana-rencana penting," kata Cak Imin sebelum acara, Senin (27/11/2023).
Cak Imin berharap adanya Rakornas Gakkumdu ini bisa menjadi komitmen untuk terselenggaranya pemilu yang adil dan objektif.
"Tidak memihak, wasit yang jujur, sehingga pemilu bersih, pemilu adil, pemilu damai. Nah komitmen damai hari ini dilaksanakan oleh Bawaslu dan Gakkumdu agar semua peserta pemilu berkomitmen menyelenggarakan semua proses dengan damai," kata dia.
Sebab, Cak Imin memandang komitmen yang sekarang dinyatakan oleh semua pihak akan sia-sia bila, dalam gelaran pemilu nanti terdapat kecurangan yang dilakukan pelaksana, pengawas, maupun peserta Pemilu 2024.
"Tapi perdamaian itu akan sia-sia kalau ada yang curang, curang akan menghancurkan semua perdamaian. Apalagi kalau rakyat sudah marah, apalagi kalau ada resolusi gegara kecurangan, sangat berbahaya," kata dia.
"Kita tidak ingin memulai dari nol, karena itu Gakkumdu semua aparat semua penyelenggara, KPU terutama harus independen sekali ada kecurangan, rakyat marah, itu yang bahaya," tambah Cak Imin.
Acara ini turut dihadiri Capres Nomor urut 1 Anies Baswedan, selain itu ada juga pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta Nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Selain pasangan Capres dan Cawapres, ada pula petinggi dari unsur Sentra Gakkumdu yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah perwakilan dari Kejaksaan Agung serta pimpinan Partai Politik peserta Pemilu.
Bawaslu Segera Luncurkan Aplikasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Kampanye atau Siwaskam yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu 2024.
"Dalam dua hingga tiga hari ini ya akan segera diluncurkan (aplikasi Siwaskam)," kata anggota Bawaslu RI Puadi dalam konferensi pers usai "Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024" di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (26/11/2023), seperti dilansir dari Antara.
Melalui aplikasi tersebut menurut dia, proses pengawasan kampanye dalam Pemilu 2024 akan semakin terarah sesuai dengan aturan pengawasan pemilu mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye atau Timpas.
Puadi menjelaskan, tim tersebut memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses pengawasan kampanye berjalan sesuai koridor dan substansi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota membuat strategi khusus dalam mengawasi kampanye di media sosial pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Identifikasi (dalam media sosial) tagar populer, akun-akun palsu, dan tren yang berpotensi menyebabkan informasi palsu," kata Bagja dalam sambutannya dalam apel tersebut.
Ia mengatakan bahwa dalam dunia media sosial semua informasi cepat tersebar ke masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan misinformasi dan disinformasi.
Advertisement
Ma'ruf Minta Bawaslu Perketat Pengawasan Netralitas Pejabat dan Kepala Desa di Pemilu 2024
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik dan memproses setiap aduan pemilu yang masuk.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ma'ruf soal adanya kabar penjabat kepala daerah dan kepala desa yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Saya minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan baik," kata Ma'ruf dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ma'ruf mengatakan, berdasarkan aturan sudah jelas bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Presiden Joko Widodo, kata Ma'ruf, sudah memerintahkan para penjabat (Pj) kepala daerah untuk netral.
"Jadi saya kira dari tata aturan dan sebagainya itu sudah (jelas)," kata dia.
Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu selaku pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan pemilu dengan ketat.
"Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk diproses," ujarnya dilansir dari Antara.
Reporter: Bachtiarudin Alam
Sumber: Merdeka.com
