Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sadar Subagyo, angkat bicara terkait kritik calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait program food estate, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Sadar, solusi contract farming yang ditawarkan Anies Baswedan, adalah solusi.
Advertisement
yang baik namun tidak bisa menggantikan peran dari food estate.
"Contract farming itu untuk menjamin kepastian pasok dan harga jual. Sedangkan food estate adalah perluasan area tanam untuk meningkatkan produksi. Ini solusi berbeda, untuk masalah yang berbeda," ujar dia dalam keterangannya.
Sadar menyebut, pihaknya akan menggabukan dua hal tersebut jika Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut penggabungan keduanya merupakan hal yang ideal.
"Yang Ideal adalah penggabungan antara contract farming dan food estate. Petani bisa melakukan kontrak dengan Bulog dengan.kepastian pasok misalnya, 1 juta ton beras di tahun ke-4 setelah kontrak, dengan harga tertentu, ini contoh contract farming," jelas Sadar.
"Nah, untuk menyediakan beras tersebut, petani kemudian dalam waktu 3 tahun membuka food estate, misalnya seluas 300 ribu hektar untuk memenuhi kontrak tersebut," dia menambahkan.
Berkomitmen Lanjutkan Food Estate
Pasangan Prabowo-Gibran sendiri, kata Sadar Subagyo, berkomitmen melanjutkan program food estate dengan berbagai penyempurnaan.
Food Estate termasuk dari salah satu program prioritas dari visi misi pasangan nomor urut 2 tersebut terkait dengan swasembada pangan, energi, dan air.
"Melanjutkan dan menyempurnakan program Kawasan Sentra Produksi Pangan atau food estate. Terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Itu sudah ada di program dan di Astacita yang ke-2," kata Sadar Subagyo.
Penyempurnaan Food Estate di pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya menggunakan istilah Lumbung Pangan sebagai sebuah kawasan pangan yang luas dimana teknik-teknik intensifikasi diaplikasikan.
"Lumbung Pangan akan dikembangkan dengan unit produksi modern namun tetap
melibatkan partisipasi masyarakat atau petani. Nantinya manfaat terbesar dirasakan oleh masyarakat," jelas Sadar Subagyo.
"Ini akan dibangun secara terintegrasi, mulai dari desa, daerah, dan nasional. Menyangkut
on farm, off farm, agroindustri, pengolahan hasil, dan hilirisasi bernilai tambah. Ini penting untuk kita bisa mencapai swasembada," dia menandaskan.
Advertisement
Dikritik Anies Baswedan
Potongan video calon presiden (capres) Prabowo Subianto terhadap pertanyaan masyarakat terkait solusi ekspor non-tambang dan regulasinya, viral di media sosial X (Twitter). Video itu ramai di bahas lantaran Prabowo dinilai menjawab pertanyaan tidak sesuai konteks yang ditanyakan.
Hal itu terjadi pada acara Diskusi Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023.
"Bapak paparkan jawabannya seperti (ekspor) nikel, biji besi dan segala macamnya. Kalau di Malang mohon maaf, itu tidak ada. Yang ada ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya. Itu bisa saja diekspor, tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana regulasinya” kata seorang ibu peserta diskusi.
Prabowo pun menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan adanya kebutuhan sekolah, rumah sakit hingga aspal. Jawabannya juga melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum. Warganet lantas ramai mempersoalkan jawaban Prabowo yang seolah-olah tidak menangkap esensi pertanyaan tersebut.
Polemik itu ditanggapi oleh juru bicara capres Anies Baswedan, Angga Putra Fidian, yang menyebutkan hal itu disebabkan karena ketidakpahaman Prabowo terhadap produksi dan regulasi ekspor singkong.
Angga pun menilai, tidak heran mengapa program food estate yang dipegang Kementerian Pertahanan dengan singkong sebagai salah satu komoditas andalannya mangkrak, karena menterinya tidak memiliki kecakapan tentang singkong itu sendiri.
"Pantas jika mangkrak atau gagal, padahal sebenarnya caranya mudah dan sederhana. Kalau penghasil ketela atau singkong mau ekspor ya izinnya diurusin, dinaikin standarnya dengan kemudahan sertifikasi, juga dibantu didaftarin produk-produknya sampai dibantu promosinya ke luar negeri”, ungkap Angga dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
