Punya Ketua Baru, Albertina Ho Harap KPK dan Dewas Sinergi Kembalikan Kepercayaan Publik

Nawawi Pomolango telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Ketua KPK Sementara menggantikan Firli Bahuri yang dicopot karena tersandung kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 28 Nov 2023, 08:25 WIB
Jokowi menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas KPK. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho berharap Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dan pihaknya bisa bersinergi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang sempat tergerus akibat ulah Firli Bahuri.

"Semoga pimpinan dan Dewas KPK lebih bersinergi lagi dalam menyelesaikan berbagai macam masalah untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK," ujar Albertina Ho kepada Liputan6.com, Selasa (28/11/2023).

Diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK menggantikan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus korupsi di Polda Metro Jaya.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Senin (27/11/2023). Kemudian dibacakan surat Keputusan Presiden Nomor 116P/2023 tentang pemberhentian sementara ketua merangkap anggota KPK 2019-2024 dan pengangkatan ketua sementara KPK 2019-2024.

Setelah itu Nawawi Pomolango mengucapkan sumpah di bawal Al-Qur'an.

"Demi Allah saya bersumpah, dengan sungguh-sungguh bahwa saya dengan melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melalukkan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung, dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD RI 1945 serta peraturan perundang-udangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".

"Saya bersumpah saya senantiasa akan menolak, atau tidak menerima, tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamantkan undang-undang kepada saya".

Setelah mengucapkan sumpah, kemudian Nawawi dan Jokowi menandatangai berita acara pelantikan.

 


Tugas Berat Nawawi Pomolango

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango di Istana Negara, Senin (27/11/2023). ( Foto: tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden).

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, Nawawi menyampaikan bahwa tugas terberatnya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK yang saat ini berada di titik nadir. Citra dan muruah KPK yang hancur lebur di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, harus segera diperbaiki.

"Satu hal yang paling menjadi beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Itu yang menjadi modal lembaga ini selama ini dan itu yang tergerus, itu menjadi pekerjaan yang berat," ujar Nawawi.

Setelah dilantik Presiden, Nawawi langsung bergerak. Dia mengumpulkan empat pimpinan lainnya untuk rapat konsolidasi, merapatkan barisan. Membuat langkah demi langkah apa yang akan dijalankan. Mengingat periodenya menyisakan setahun ke depan.

Nawawi yang pernah mengkritik keras gaya "one man show" Firli Bahuri dalam penanganan perkara korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, dipastikan akan mengembalikan konsep kolektif kolegial dalam memimpin KPK.

"Pengambilan setiap keputusan di KPK akan tetap dilakukan secara kolektif kolegial. Kami berupaya mengedepankan kesepakatan di antara empat pimpinan dengan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pegawai yang lebih kokoh," ujar Nawawi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

 


Pastikan Pemberantasan Korupsi Tidak Terganggu

Selain itu, pimpinan KPK tetap berkomitmen dan terus bersinergi dengan Dewan Pengawas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada periode 2023 yang efektif tersisa kurang lebih satu bulan lagi, Nawawi dan empat pimpinan lain memprioritaskan untuk fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun.

"KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi, bagaimanapun dinamikanya, tidak terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini," kata Nawawi.

Prioritas lainnya yang akan dijalankan Nawawi dan empat pimpinan KPK yakni, berkomitmen untuk menuntaskan pemenuhan target penanganan perkara dan asset recovery pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

Kemudian, peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring dan Monitoring for Prevention (MCP) pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.

Penguatan efektivitas tata kelola kelembagaan pada Sekretariat Jenderal dan Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Selanjutnya, mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

 


Komitmen Bersinergi dengan Dewas KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango (tengah) bersama komisoner KPK Nurul Gufron (kanan) dan Alexander Marwata usai menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, kata Nawawi, pimpinan berkomitmen akan terus bersinergi dengan Dewan Pengawas dalam hal pemberian saran dan nasihat kepada pimpinan, maupun upaya-upaya penegakan kode etik bagi seluruh insan KPK, sebagai upaya untuk menjaga muruah kelembagaan KPK.

"KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan para aparat penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi," kata Nawawi.

Dan, yang tak kalah penting, lanjut Nawawi, KPK akan terbuka pada setiap kritik, saran, masukan, dan kolaborasi pada seluruh elemen masyarakat.

"Baik media, pegiat antikorupsi, akademisi, serta pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, demi keberlanjutan dan perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya," ujar Nawawi.

Infografis Beban Berat Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya